[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e821ae68-daea-4b38-a06c-db79e779d56d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perpasaran Swasta","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2014-12-23","effective_date","2013-12-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Perpasaran Swasta","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pasar - swasta
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perpasaran Swasta
ABSTRAK:	\n \n bahwa sejalan dengan perkembangan\r\nsarana dan prasarana bidang\r\nperdagangan di Kabupaten Kudus,\r\ndiperlukan penataan, pembinaan,\r\ndan kaidah pengaman agar tumbuh\r\nkondusif, bermanfaat, serasi, adil,\r\ndan mempunyai kepastian hukum\r\nbagi seluruh warga masyarakat; bahwa untuk melaksanakan\r\npenataan dan meningkatkan\r\npembinaan, pengawasan, serta\r\npengendalian terhadap usaha\r\nperdagangan, perlu dilakukan upaya\r\nmenjamin keseimbangan terhadap\r\nusaha perdagangan besar, menengah\r\ndan kecil, kemudahan pergerakan\r\nmodal, barang dan jasa, serta\r\nmencegah terjadinya praktik usaha\r\nyang tidak sehat; bahwa kebebasan berusaha adalah\r\nhak masyarakat yang harus didorong,\r\nguna makin terbukanya kesempatan\r\nberusaha yang kompetitif dan\r\nberkeadilan, sehingga memacu\r\npertumbuhan ekonomi yang\r\nberkelanjutan; bahwa berdasarkan pertimbangan\r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf\r\na, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah\r\nKabupaten Kudus tentang Perpasaran\r\nSwasta; \r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup perpasaran swasta, penyelenggaraan usaha, penyediaan sarana/tempat usaha, pengawasan dan pengendalian, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. \n 49 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perpasaran Swasta bertujuan untuk menata, membina, dan memberikan kepastian hukum bagi perpasaran swasta di Kabupaten Kudus. Peraturan ini mengatur berbagai jenis usaha perpasaran swasta seperti toko, pusat pertokoan, department store, mini market, supermarket, hypermarket, pusat perdagangan, mall/plaza, perkulakan/grosir, dan waralaba/franchise. Usaha perpasaran swasta digolongkan berdasarkan skala modal, mulai dari informal/pedagang kaki lima hingga skala besar, dengan ketentuan permodalan yang berbeda. Penggunaan tenaga kerja diutamakan Warga Negara Indonesia, dengan pengecualian untuk tenaga pimpinan atau ahli yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja lokal. Peraturan ini juga mengatur persyaratan kegiatan penjualan barang, luas dan jarak tempat usaha dari pasar tradisional, serta waktu pelayanan. Setiap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta wajib menjalin kemitraan dengan usaha kecil atau koperasi, mentaati ketentuan perizinan, meningkatkan mutu pelayanan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, terdapat larangan terkait monopoli, penimbunan barang, penjualan di bawah harga pokok, dan penggunaan tenaga kerja ilegal. Peraturan ini juga mengatur tentang perizinan usaha perpasaran swasta yang harus diperoleh dari Bupati.","transitional_provisions","1. Toko Serba Ada (Department Store), Mini Swalayan (Mini Market), Pasar Swalayan (Supermarket), Pasar Serba Ada (Hypermarket), Pusat Perdagangan (Trade Centre), Mall/Supermall/Plaza, dan Perkulakan (Grosir) yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.\r\n2. Toko Serba Ada (Department Store), Mini Swalayan (Mini Market), Pasar Swalayan (Supermarket), Pasar Serba Ada (Hypermarket), Pusat Perdagangan (Trade Centre), Mall/Supermall/Plaza, dan Perkulakan (Grosir) yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTM sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\r\n3. Izin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\r\n4. Pasar Tradisional, Toko Serba Ada (Department Store), Mini Swalayan (Mini Market), Pasar Swalayan (Supermarket), Pasar Serba Ada (Hypermarket), Pusat Perdagangan (Trade Centre), Mall/Supermall/Plaza, dan Perkulakan (Grosir) yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\r\n5. Pasar Tradisional, Toko Serba Ada (Department Store), Mini Swalayan (Mini Market), Pasar Swalayan (Supermarket), Pasar Serba Ada (Hypermarket), Pusat Perdagangan (Trade Centre), Mall/Supermall/Plaza, dan Perkulakan (Grosir) yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\r\n6. Toko Serba Ada (Department Store), Mini Swalayan (Mini Market), Pasar Swalayan (Supermarket), Pasar Serba Ada (Hypermarket), Pusat Perdagangan (Trade Centre), Mall/Supermall/Plaza, dan Perkulakan (Grosir) yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.\r\n7. Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Toko Serba Ada (Department Store), Mini Swalayan (Mini Market), Pasar Swalayan (Supermarket), Pasar Serba Ada (Hypermarket), Pusat Perdagangan (Trade Centre), Mall/Supermall/Plaza, dan Perkulakan (Grosir) dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.\r\n8. Toko Serba Ada (Department Store), Pasar Swalayan (Supermarket), Pasar Serba Ada (Hypermarket), Pusat Perdagangan (Trade Centre), Mall/Supermall/Plaza, dan Perkulakan (Grosir) yang baru memiliki izin prinsip dari Bupati dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ayat (1), 18 ayat (1), dan 21 dapat dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.\r\n2. Jika pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, pidana dikenakan terhadap pengurus/pimpinan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
NUMBER 6 OF 2013
REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 6 OF 2013
ΤΕΝΤΑΝG
PRIVATE MARKET

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUDUS,

Considering:

that in line with the development of facilities and infrastructure in the field of trade in Kudus Regency, it is necessary to organize, develop, and provide safeguards so that it grows conducive, beneficial, harmonious, fair, and has legal certainty for all citizens;
that in order to implement structuring and improve development, supervision, and control of trade businesses, it is necessary to make efforts to ensure a balance between large, medium and small trade businesses, ease of movement of capital, goods and services, and prevent unhealthy business practices;
that freedom of enterprise is a right of the community that must be encouraged, in order to further open up competitive and fair business opportunities, thereby spurring sustainable

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e821ae68-daea-4b38-a06c-db79e779d56d","actionData","errors"]