[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e81fd012-987e-48a3-b32b-273715cfc3a3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara.","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2025","number","3","year","2025","published_date","2025-01-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumenep","place_of_enactment","Sumenep","theme","Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tambahan - penghasilan
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 Nomor 3.
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara.
ABSTRAK:	\n \n Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, dan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep serta seiring dengan agenda Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan Aparatur yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), perlu diberikan Tambahan Penghasilan; bahwa pemberian tersebut berpedoman pada Pasal 58 PP No. 12 Tahun 2019; bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 10 Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini sehingga perlu diganti; dan berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara. \n Mengingat Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. \n Peraturan ini mengatur tentang pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN (PNS dan PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. TPP diberikan berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Dokumen ini juga mengatur penyesuaian kelas jabatan fungsional (misalnya Ahli Utama kelas 13, Ahli Madya kelas 11), kewajiban presensi biometrik, serta tata cara pengurangan TPP akibat ketidakhadiran atau pelanggaran disiplin. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025. \n Mencabut: Peraturan Bupati Sumenep Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep \n 33 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bupati ini menetapkan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, dan kesejahteraan ASN, serta mendukung agenda reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas. TPP diberikan berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya, dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.\n\nSecara substansial, peraturan ini mengatur parameter penetapan besaran TPP yang dihitung berdasarkan kelas jabatan dan berbagai indeks kinerja daerah. Pembayaran TPP terdiri atas dua komponen utama, yaitu produktivitas kerja (60%) dan disiplin kerja (40%). Penilaian produktivitas kerja didasarkan pada capaian aktivitas harian, evaluasi SAKIP, serapan anggaran, dan penilaian kinerja, sementara penilaian disiplin kerja didasarkan pada skor kehadiran serta kepatuhan pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan. Peraturan ini juga mengatur pemberian penghargaan berupa TPP Gratifikasi bagi ASN yang melaporkan gratifikasi, serta mekanisme pemotongan TPP sebagai sanksi atas pelanggaran disiplin atau keterlambatan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP). Selain itu, diatur pula ketentuan khusus bagi pejabat pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh), serta prosedur pembayaran dan penghentian TPP dalam kondisi tertentu seperti mutasi, pensiun, atau hukuman disiplin.","transitional_provisions","1. Kelas jabatan yang menjadi dasar pembayaran TPP berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang belum ditetapkan kelas jabatannya pada saat peraturan ini berlaku, maka kelas jabatannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Terdapat penyesuaian kelas jabatan untuk jabatan fungsional keahlian, yaitu Ahli Pertama (kelas 8), Ahli Muda (kelas 9), Ahli Madya (kelas 11), dan Ahli Utama (kelas 13), yang akan disesuaikan kembali jika terdapat perubahan peta jabatan.\n4. Ketentuan mengenai jam kerja dan pelaksanaan presensi biometrik bagi ASN disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.","sanctions","1. ASN yang dikenai hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP selama 1 bulan, tingkat sedang selama 2 bulan, dan tingkat berat selama 3 bulan.\n2. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sah selama 10 hari kerja berturut-turut tidak diberikan TPP.\n3. Terdapat pemotongan TPP bagi ASN yang tidak melaporkan SKP, tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan (TLHP), atau tidak patuh dalam pelaporan LHKPN/SPT.\n4. OPD yang tidak memenuhi target serapan anggaran dikenai sanksi berupa faktor koreksi terhadap TPP produktivitas kerja.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERBUP Kab. Sumenep No. 10 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/296116/perbup-kab-sumenep-no-10-tahun-2024","d6ad1101-8339-45c4-a577-0bd56da250cf","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF SUMENEP
EAST JAVA PROVINCE
REGULATION OF THE REGENT OF SUMENEP
NUMBER 3 OF 2025
CONCERNING
ADDITIONAL EMPLOYEE INCOME FOR STATE CIVIL APPARATUS WITHIN THE SUMENEP REGENCY GOVERNMENT

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

REGENT OF SUMENEP,

Considering :

that in order to improve the performance, motivation, discipline, and welfare of the State Civil Apparatus within the Sumenep Regency Government, and in line with the Bureaucratic Reform agenda to realize an Apparatus that is free from Collusion, Corruption, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e81fd012-987e-48a3-b32b-273715cfc3a3","actionData","errors"]