[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e81e02e4-7716-4299-b757-853b9b9a1185","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2007","number","4","year","2007","published_date","2007-07-23","effective_date","2007-07-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan - usaha pariwisata
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2007/4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA
ABSTRAK:	\n \n Bahwa kepariwisataan milik peran yang sangat penting dalam menunjang peluasan peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat pengaturan mengenai pengelolaan usaha pariwisata harus memperhatikan dinamika dan partisipasi masyarakat maka perlu membentuk Perda tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata. \n Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 1994; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 38 tahun 2007; Perpres No. 114 Tahun 1999; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda Kab Bogor No. 25 Tahun 1998; Perda Kab Bogor No. 17 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2006. \n Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsip-Prinsip Pengelolaan Usaha Pariwisata, Pengelolaan Usaha Pariwisata, Perizinan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Pengendalian Dan Pengawasan, Penyidikan, Sanksi, Ketetuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2007. \n 49 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, pengembangan investasi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan usaha pariwisata. Pengelolaan usaha pariwisata harus memperhatikan pelestarian dan peningkatan mutu obyek dan daya tarik wisata, serta mendorong perkembangan ekonomi, nilai agama, budaya, dan mutu lingkungan hidup.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penggolongan usaha pariwisata menjadi usaha jasa pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata. Usaha jasa pariwisata meliputi jasa biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, jasa konvensi, impresariat, konsultan pariwisata, dan informasi pariwisata. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata mencakup wisata alam, budaya, dan minat khusus. Usaha sarana pariwisata meliputi penyediaan akomodasi, makan dan minum, angkutan wisata, sarana wisata tirta, dan kawasan pariwisata.\n\nPeraturan ini mengatur perizinan usaha pariwisata, persyaratan izin, jangka waktu izin, dan berakhirnya izin. Pemegang izin memiliki hak untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai izin dan mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah. Kewajiban pemegang izin meliputi kegiatan usaha sesuai penataan ruang, melaksanakan ketentuan ketenagakerjaan dan K3, menanggung akibat kerugian, memelihara ketertiban umum, membantu program pengembangan masyarakat, mengupayakan kemitrausahaan, menjaga kelestarian lingkungan, membayar pajak dan retribusi, serta menyampaikan laporan kegiatan usaha.","transitional_provisions","1. Bagi pemegang Izin Usaha Pariwisata yang memperoleh izin sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tidak perlu mengajukan izin baru.\n2. Terhadap pemegang Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kewajiban mengajukan permohonan daftar ulang izin sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 29 huruf b, c, dan g dapat digugat secara perdata.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 26 ayat (2) dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENCY OF BOGOR REGIONAL GAZETTE
NUMBER: 4
YEAR: 2007

REGENCY OF BOGOR REGIONAL REGULATION
NUMBER 4 YEAR 2007
CONCERNING
MANAGEMENT OF TOURISM BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOGOR

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that tourism has a very important role in supporting the expansion of employment opportunities and business opportunities for the community and encouraging the growth of other sectors;
that the regulation regarding the management of tourism business must pay attention to the dynamics and participation of the community and the sustainability of tourism business, so that the Regional Regulation of Bogor Regency Number 4 of 2002 concerning Management of Tourism Business needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Management of Tourism Business

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e81e02e4-7716-4299-b757-853b9b9a1185","actionData","errors"]