[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7f4f669-8434-4661-b87e-17471a39b93a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-11-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sidoarjo","place_of_enactment","Sidoarjo","theme","Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan perangkat daerah
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 No 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat \r\n(1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang \r\nPerangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten \r\nSidoarjo \n Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil \r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 \r\nNomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5494);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 \r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, \r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman \r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 \r\nNomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4593);\r\n\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang \r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5887);\r\n8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan \r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);\r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 \r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); \n peraturan ini mengatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat derah kabupaten sidoarjo. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, pembentukan perangkat daerah, meliputi a. Sekretariat Daerah;\r\nb. Sekretariat DPRD;\r\nc. Inspektorat;\r\nd. Dinas;\r\ne. Badan; dan\r\nf. Kecamatan., susuna perangkat daerah, staf ahli, jabatan perangkat daerah, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:\r\na. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi \r\nPerangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan \r\nLembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25) sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 \r\ntentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri \r\nD, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 37), \r\nkecuali Pasal 51-52;\r\nb. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sekretariat \r\nDewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan \r\nLembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 24);\r\nc. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi \r\nPamong Praja Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten \r\nSidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran \r\nDaerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 45), \r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 \r\nkecuali yang mengatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. \n jumlah 8 halaman + lampiran 3 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 37), kecuali Pasal 51-52.\n2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 24).\n3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 45).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Latar belakang pembentukan perangkat daerah adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan yang terdiri dari unsur staf, pelaksana, dan penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan diwadahi dalam Dinas Daerah, sedangkan unsur penunjang diwadahi dalam Badan Daerah. Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kecamatan dibentuk sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pembentukan perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Susunan perangkat daerah diatur berdasarkan tipe (A atau B) yang mencerminkan beban kerja dan intensitas urusan pemerintahan yang dilaksanakan. Dinas Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, pangan, lingkungan hidup, kependudukan, perhubungan, komunikasi, koperasi, penanaman modal, kepemudaan, perpustakaan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, keuangan, pelayanan pajak, dan kepegawaian. Kecamatan melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan.","transitional_provisions","1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n2. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada ABPD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n3. UPT dan Perangkat Daerah berbentuk Rumah Sakit dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang UPT yang baru ditetapkan.\n4. Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan bencana yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub urusan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai bencana dengan Peraturan Daerah tersendiri.\n5. Anggaran penyelenggaraan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub urusan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai bencana.\n6. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIDOARJO
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF SIDOARJO REGENCY
NUMBER 11 OF 2016
ON
ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS
SIDOARJO REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIDOARJO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that to implement the provisions of Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Establishment and Composition of Regional Apparatus of Sidoarjo Regency; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the East Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 19, Supplement to the State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7f4f669-8434-4661-b87e-17471a39b93a","actionData","errors"]