[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7eff5b6-63c3-4dc9-a7fc-a7a755884398","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":-5,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2008 tentang Wajib Daftar Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2008","number","2","year","2008","published_date","2008-06-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74,77],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":78,"_55":79,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jayapura","place_of_enactment","Jayapura","theme","Wajib Daftar Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

wajib daftar perusahaan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2008/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Wajib Daftar Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan wajib daftar perusahaan bertujuan untuk mencatat keterangan yang benar oleh suatu perusahaan dan berfungsi sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan tentang data perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan, guna menjamin kepastian berusaha bagi pemilik perusahaan, bahwa kesatuan data perusahaan dalam Kota Jayapura sangat diperlukan oleh Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dalam pengembangan dan peningkatan peran dunia usaha, bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dunia usaha dalam wilayah Pemerintah Daerah Kota Jayapura, sehingga sangat diperlukan kesatuan data perusahaan dari tingkat daerah sampai pada sekala nasional yang akurat dan mutakhir, maka perlu adanya pengaturan mengenai wajib daftar perusahaan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Wajib Daftar Perusahaan; \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2001. \n Pada Peraturan Daerah ini diatur tentang Wajib Daftar Perusahaan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2008. \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2001 Nomor 72).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2008 tentang Wajib Daftar Perusahaan bertujuan untuk menciptakan kepastian berusaha dan menyediakan informasi resmi mengenai data perusahaan di Kota Jayapura. Latar belakangnya adalah perlunya data perusahaan yang akurat dan mutakhir untuk pembinaan, pengawasan, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Ketentuan substansial mencakup:

Kewajiban bagi setiap perusahaan (Perseroan Terbatas, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma Perorangan, dan bentuk usaha lainnya termasuk perusahaan asing) yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Kota Jayapura untuk mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 bulan sejak mulai beroperasi. Pendaftaran dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jayapura sebagai KPP dan dikenakan retribusi.
Pengecualian pendaftaran diberikan kepada perusahaan negara (perusahaan jawatan), perusahaan kecil perorangan, atau usaha yang bergerak di luar bidang perekonomian yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
Walikota melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Tata cara dan persyaratan pendaftaran perusahaan diatur secara rinci, termasuk dokumen yang harus dilampirkan sesuai dengan bentuk perusahaan.
Perusahaan wajib melaporkan perubahan data perusahaan.
Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi perubahan bentuk, pembubaran, penghentian kegiatan usaha, atau berakhirnya akta pendirian.
KPP menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi.
Retribusi dikenakan atas penerbitan Tanda Daftar Perusahaan.

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban pendaftaran, pelaporan perubahan data, dan pembayaran retribusi. Persyaratan khusus bagi badan hukum mencakup penyampaian dokumen legalitas perusahaan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Perusahaan yang melanggar ketentuan pendaftaran dan pelaporan perubahan data dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan/tertulis dan pencabutan izin.\n2. Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan data, daftarnya dihapus dan TDP tidak berlaku.\n3. Data tidak benar dapat membatalkan daftar perusahaan dan TDP.\n4. Keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan bunga 2% per bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

JAYAPURA CITY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF JAYAPURA CITY
NUMBER 2 OF 2008
ON
MANDATORY COMPANY REGISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAYAPURA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the implementation of mandatory company registration aims to record correct information by a company and functions as an official source of information for all interested parties regarding company data listed in the company register, in order to guarantee business certainty for company owners;
that the unity of company data in Jayapura City is very necessary for the Government as a basis for carrying out guidance, supervision and creating a more conducive business climate in the development and improvement of the role of the business world;
that with the rapid development of the business world in the territory of the Jayapura City Regional Government, a unity of company data is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7eff5b6-63c3-4dc9-a7fc-a7a755884398","actionData","errors"]