[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7ee3c24-f92a-4e04-9edb-af2c5a72cd09","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat","short_title","Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-01-26","effective_date","2023-01-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","577693f7-1c4b-42f9-8af4-92ae07fc6d8d","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji","short_name","Peraturan BPKH","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Badan Pengelola Keuangan Haji","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

dana abadi umat-bpkh
2023
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji NO. 3, BN 2023 (111) : 11 hlm
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji TENTANG Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (7)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34\r\nTahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Badan\r\nPengelola Keuangan Haji telah menerbitkan Peraturan\r\nBadan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018\r\ntentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan\r\nPenggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan\r\nPeraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4\r\nTahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan\r\nBadan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018\r\ntentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan\r\nPenggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat;\r\nb. bahwa Peraturan tentang Penetapan Prioritas Kegiatan\r\nKemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana\r\nAbadi Umat sebagai dimaksud dalam huruf a perlu\r\ndiubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan\r\ndinamika organisasi Badan Pengelola Keuangan Haji;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan\r\nPeraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang\r\nPenetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan\r\nPenggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat; \n 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5605);\r\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);\r\n3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang\r\nBadan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253); \n -Besaran Nilai Manfaat DAU Untuk Kegiatan Kemaslahatan\r\n- Penggunaan Nilai Manfaat DAU\r\n- Prioritas Kegiatan Kemaslahatan\r\n- Koordinasi dan Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan\r\n- Usulan Kegiatan Kemaslahatan\r\n- Penilaian Usulan Kegiatan Kemaslahatan\r\n- Penetapan Kegiatan Kemaslahatan\r\n- Pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan\r\n- Bentuk Bantuan Kegiatan Kemaslahatan\r\n- Evaluas, Pemantauan, dan Pertanggungjawaban Kegiatan Kemaslahatan\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023. \n 11 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 409).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mengatur tentang penetapan prioritas kegiatan kemaslahatan dan penggunaan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 dan menyesuaikan dengan perkembangan BPKH.

Ketentuan substansial meliputi:

Penetapan besaran nilai manfaat DAU oleh BPKH berdasarkan proporsi DAU pada penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.
Penggunaan nilai manfaat DAU untuk kegiatan kemaslahatan, dengan batasan paling banyak sama dengan total nilai manfaat DAU tahun sebelumnya.
Prioritas kegiatan kemaslahatan meliputi pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, sarana dan prasarana ibadah, serta tanggap bencana.
Proses usulan, penilaian, penetapan, dan pelaksanaan kegiatan kemaslahatan, termasuk kemungkinan kerjasama dengan Mitra Kemaslahatan.
Evaluasi, pemantauan, dan pertanggungjawaban kegiatan kemaslahatan.

BPKH memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran nilai manfaat DAU, prioritas kegiatan kemaslahatan, dan melakukan kerjasama dengan Mitra Kemaslahatan. Mitra Kemaslahatan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kemaslahatan yang ditugaskan.

","transitional_provisions","1. Kegiatan Kemaslahatan yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat sampai dengan berakhirnya Kegiatan Kemaslahatan tersebut.\n2. Kegiatan Kemaslahatan yang belum disetujui sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Badan ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.111, 2023

BPKH. Benefits Activities. Use of DAU Benefit Value. Priority Setting.

REGULATION OF HAJJ FINANCE MANAGEMENT AGENCY
NUMBER 3 OF 2023
ABOUT
DETERMINATION OF PRIORITIES FOR BENEFIT ACTIVITIES AND USE OF
BENEFIT VALUE OF THE UMMAH ENDOWMENT FUND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

HEAD OF THE IMPLEMENTING AGENCY OF THE HAJJ FINANCE MANAGEMENT AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 38 paragraph (7) of Government Regulation Number 5 of 2018 concerning Regulations for the Implementation of Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Finance Management, the Hajj Finance Management Agency has issued Regulation of Hajj Finance Management Agency Number 7 of 2018 concerning Determination of Priorities for Benefit Activities and Use of Benefit Value of the Ummah Endowment Fund as amended several times, most recently by Regulation of Hajj

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7ee3c24-f92a-4e04-9edb-af2c5a72cd09","actionData","errors"]