[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7ec48e8-f6da-4e4b-9810-e13aecbfae76","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-01-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan","place_of_enactment","Kandangan","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan Hidup
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n bahwa pertambahan jumlah penduduk, dan perubahan pola\r\nkonsumsi masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan\r\nvolume, jenis dan karakteristik sampah; bahwa pengelolaan sampah dari hulu ke hilir perlu dilakukan\r\nsecara berdaya guna dan berhasil guna, agar memberikan\r\nmanfaat secara ekonomi bagi daerah, yang berwawasan\r\nlingkungan; bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian\r\nhukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan\r\npemerintah daerah, serta peran masyrakat dan dunia usaha\r\nsehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara\r\nproporsional, efektif dan efesien; bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaiamana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah \n Dasar HukumL Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintanh Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26\r\ntahun 2007 \n Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, HAK DAN KEWAJIBAN, PERIZINAN, PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH, INSENTIF DAN DISINSENTIF, PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI, KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT, LARANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENYIDIKAN, SANKSI ADMINISTRATIF, PENYELESAIAN SENGKETA, KETENTUAN PIDANA, I(ETENTUAI{ PERALIHAI{, KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis\r\npelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah. Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, penelitian teknologi penanganan sampah, upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah, pengelolaan pendapatan dan perizinan, serta koordinasi antarlembaga. Pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan sampah, menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai standar pemerintah, melakukan pembinaan dan pengawasan, menetapkan lokasi TPS, TPST, dan TPA, serta menyusun sistem tanggap darurat. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memanfaatkan sampah sesuai ketentuan, mendapatkan perlindungan dan kompensasi dampak negatif TPA, serta memperoleh pembinaan pengelolaan sampah. Setiap orang/badan hukum wajib membersihkan lingkungan dan mengurangi timbulan sampah, menyediakan wadah sampah, dan membuang sampah ke TPS pada waktu yang ditentukan. Pedagang wajib menyediakan wadah sampah. Pemilik kendaraan wajib menyediakan tempat sampah. Penyelenggara keramaian wajib membersihkan dan membuang sampah ke TPA. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis meliputi pengurangan (pembatasan, pendaurulangan, pemanfaatan kembali) dan penanganan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir). Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada pihak yang berinovasi dalam pengelolaan sampah atau melaporkan pelanggaran, serta memberikan disinsentif kepada pelanggar. Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah dan dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak negatif oleh TPA. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah. Masyarakat dapat berperan dalam penanganan sampah melalui pemberian usul, pertimbangan, dan saran. Setiap orang dilarang mencampur sampah berbahaya, membuang sampah sembarangan, membakar sampah di tempat umum, atau merusak sarana pengelolaan sampah. Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah.

","transitional_provisions","1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkan nya peraturan daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n2. Lokasi tempat penampungan sampah sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah yang telah ada sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap berlaku, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan daerah.","sanctions","1. Bupati dapat menutup usaha pengelolaan sampah yang tidak berizin.\n2. Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan perizinan, berupa paksaan pemerintah, uang paksa, dan/atau pencabutan izin.\n3. Setiap orang/badan yang mengelola sampah tanpa izin dipidana kurungan maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000.\n4. Pelanggaran terhadap kewajiban menyediakan fasilitas sampah dikenakan denda maksimal Rp. 15.000.000 dan/atau kurungan maksimal 2 bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI SELATAN REGENCY
NUMBER 6 YEAR 2013
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN

\n\n \n \n

Considering:

that the increase in population and changes in community consumption patterns affect the increase in the volume, type and characteristics of waste;
that waste management from upstream to downstream needs to be carried out efficiently and effectively, in order to provide economic benefits for the region, which is environmentally sound;
that in waste management legal certainty, clarity of responsibility and authority of the regional government, as well as the role of the community and the business world are needed so that waste management can run proportionally, effectively and efficiently;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7ec48e8-f6da-4e4b-9810-e13aecbfae76","actionData","errors"]