[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7e25f19-df47-4f8f-9db9-bc0a888c0167","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-06-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kendal","place_of_enactment","Kendal","theme","Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bencana - penanggulangan bencana
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/No. 2 seri E No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:	\n \n bahwa secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, Kabupaten Kendal merupakan wilayah rawan bencana yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat dan bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat serta upaya penanggulangan bencana dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 1946; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2009; Perda Kab Kendal No. 11 Tahun 2007; Perda Kab Kendal No. 14 Tahun 2007; Perda Kab Kendal No. 6 Tahun 2011; Perda Kab Kendal No. 19 Tahun 2011; Perda Kab Kendal No. 20 Tahun 2011; Perda Kab Kendal No. 5 Tahun 2012; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n- Ketentuan umum yang menjelaskan tentang definisi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, dll\r\n- Asas, Prinsip dan Tujuan\r\n- Tanggung Jawab dan Wewenang\r\n- Hak dan Kewajiban Masyarakat\r\n- Peran Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan Lembaga Kemasyarakatan\r\n- Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\n- Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana\r\n- Pengawasan\r\n- Pemantauan dan Evaluasi\r\n- Ketentuan Penyidikan\r\n- Ketentuan Pidana\r\n- Ketentuan Peralihan \r\n- Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 38 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal. Latar belakangnya adalah bahwa Kabupaten Kendal merupakan wilayah rawan bencana yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana, dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, menetapkan status bencana, melaksanakan kerja sama dengan daerah lain, mengatur pengumpulan dan penyaluran dana, melakukan pengawasan dan evaluasi, serta mengembangkan kerja sama dengan pihak ketiga.

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman bencana, pendidikan dan pelatihan, informasi tentang kebijakan penanggulangan bencana, berperan serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta melakukan pengawasan. Masyarakat juga berkewajiban menjaga kehidupan sosial yang harmonis, memelihara keseimbangan lingkungan, dan memberikan informasi yang benar tentang penanggulangan bencana.

Peraturan ini juga mengatur peran lembaga usaha, lembaga internasional, dan lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, dengan fokus pada perencanaan, pengurangan risiko, pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan/atau ayat (3) atau Pasal 16 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KENDAL
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KENDAL REGENCY
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
DISASTER MANAGEMENT
IN KENDAL REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KENDAL,

Considering:

that geographically, geologically, hydrologically and demographically, Kendal Regency is a disaster-prone area that has the potential to cause casualties, property loss and psychological impacts on the community;
that disasters can hinder and disrupt community life, the implementation of development and its results, so it is necessary to carry out mitigation efforts in a systematic, planned, coordinated, integrated, fast and precise manner;
that the disaster management efforts as referred to in letter b, are carried out to provide protection to the community from disaster threats and ensure the implementation of disaster management starting from pre-disaster, during emergency response and post-disaster;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7e25f19-df47-4f8f-9db9-bc0a888c0167","actionData","errors"]