Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Sandi Negara.

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari konflik kepentingan di lingkungan BSSN. Peraturan ini mengatur pencegahan, penanganan, pemantauan, evaluasi, serta pengawasan konflik kepentingan. Pencegahan dilakukan melalui pemutakhiran kode etik dan SOP, pernyataan komitmen, identifikasi potensi konflik, dan sosialisasi. Penanganan meliputi pelaporan oleh pegawai atau masyarakat dan pemeriksaan oleh atasan langsung, yang dapat menghasilkan tindak lanjut seperti pemberian izin, penarikan diri dari pengambilan keputusan, pembatasan akses informasi, pengalihan tugas, atau pembebastugasan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh unit kerja, sementara pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat.

1. Laporan Konflik Kepentingan yang masih dalam proses pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Sandi Negara sampai dengan ditetapkannya keputusan atau rekomendasi tindak lanjut.

Pegawai atau Atasan Langsung yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.