[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7d69c35-5276-4594-af8f-c3311762cfbc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 15 Tahun 2011","number","15","year","2011","published_date","2011-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Denpasar","place_of_enactment","Denpasar","theme","RETRIBUSI IZIN GANGGUAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-IZIN-GANGGUAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2011/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka pemungutan Retribusi Izin Gangguan yang efisien dan efektif berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas, perlu dilakukan pengaturan Retribusi Izin Gangguan;\r\nb. bahwa Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;\r\nc. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Retribusi Izin Gangguan dengan Peraturan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan; \n 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992;\r\n2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;\r\n6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006;\r\n7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008;\r\n8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009;\r\n9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008; \n 1. KETENTUAN UMUM;\r\n2. NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI;\r\n3. GOLONGAN RETRIBUSI;\r\n4. CARA MENGUKURTINGKAT PENGGUNAANJASA;\r\n5. PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI;\r\n6. STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI;\r\n7. WILAYAH PEMUNGUTAN;\r\n8. PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN,ANGSURAN PEMBAYARAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN\r\n9. KERINGANAN, PENGURANGANDAN PEMBEBASAN;\r\n10. SANKSI ADMINISTRATIF;\r\n11. TATA CARA PENAGIHAN;\r\n12. PENGHAPUSANPIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA;\r\n13. KETENTUAN PENYIDIKAN;\r\n14. KETENTUAN PIDANA;\r\n15. KETENTUAN PERALIHAN;\r\n16. KETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha Dan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 11) sepanjang mengenai Retribusi Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n - \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha Dan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 11) sepanjang mengenai Retribusi Izin Gangguan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan dibentuk dengan tujuan untuk menjadi landasan hukum dalam pemungutan retribusi izin gangguan sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Denpasar memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan dari usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.\n2. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.\n3. Retribusi izin gangguan merupakan golongan Retribusi Perizinan Tertentu.\n4. Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa diukur dengan menggunakan indeks berdasarkan jenis usaha, luas tempat usaha, lokasi, dan besaran gangguan yang ditimbulkan.\n5. Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan daerah yang sebelumnya masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang.","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n\nSetiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF DENPASAR

REGIONAL REGULATION OF DENPASAR CITY
NUMBER 15 OF 2011
ABOUT
LOCAL FEE NUISANCE PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DENPASAR,

Considering:

that in order to collect the Nuisance Permit Fee efficiently and effectively based on the principles of democracy, equality and justice, community participation and accountability, it is necessary to regulate the Nuisance Permit Fee;
that the Nuisance Permit Fee is an important source of regional revenue to finance the implementation of regional government;
that Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution mandates the regulation of Nuisance Permit Fees by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Nuisance Permit Fees;

In View of:

Law Number 1 of 1992 concerning the Establishment of the Denpasar Municipality, Level II Region

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7d69c35-5276-4594-af8f-c3311762cfbc","actionData","errors"]