[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7bd7e77-f665-4273-84f1-3eca9b458061","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-06-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cilegon","place_of_enactment","Cilegon","theme","Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lembaga - kemasyarakatan - kelurahan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2018/No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendorong dan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan untuk mewadahi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan serta untuk melaksanaka ketentuan pasal 31 peraturan materi dalam negri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, perlu, membentuk peraturan daerah kota Cilegon tentang lembaga Kemasyarakatan kelurahan. \n UU No 15 Th 1999; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 73 Th 2005; Pemendagri No 5 Th 2007; Pemendagri RI No 1 Th 2013; PemenSos RI No 23 Th 2013; Perda Kota Cilegon NO 12 Th 2003; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2016. \n 1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; 3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK); 4. Rukun Tetangga (RT); 5. Rukun Warga (RW); 6. Tim Penggerak PKK Kelurahan; 7. Karang Taruna; 8. Tata Naskah Dinas; 9. Sumber Dana dan Pengelolaan Keuangan; 10. Pembinaan dan Pengawasan; 11. Ketentuan Peralihan; 12. ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018. \n 39 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2007 Nomor 38)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cilegon. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mendorong dan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan serta mewadahi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

Peraturan ini mengatur jenis-jenis lembaga kemasyarakatan kelurahan, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan, dan Karang Taruna. Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.

Ketentuan substansial meliputi:

Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, syarat pengurus, tata cara pemilihan pengurus, kewajiban dan hak pengurus, masa bakti, pemberhentian pengurus, musyawarah anggota, dan hubungan kerja untuk masing-masing lembaga kemasyarakatan (LPMK, RT, RW, PKK, Karang Taruna).
Tata naskah dinas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berasal dari swadaya masyarakat, bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan bantuan serta usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
Pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan, dan Kelurahan.

","transitional_provisions","1. Pengurus LPMK, RT, RW, TP-PKK Kelurahan dan Karang Taruna Kelurahan yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa bhakti.\n2. Paling lambat 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa bhakti kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMK, RT, RW, TP-PKK Kelurahan dan Karang Taruna Kelurahan harus sudah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN: 2018
NOMOR:5

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa untuk mendorong dan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan untuk mewadahi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cilegon tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
Undang-Undang Nomor 23

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7bd7e77-f665-4273-84f1-3eca9b458061","actionData","errors"]