[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7a8a854-9c9e-4272-a0ba-6f98061b7c54","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran","short_title","Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2014","number","11","year","2014","published_date","2014-03-22","effective_date","2014-03-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Keinsinyuran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keinsinyuran
2014
Undang-undang (UU) NO. 11, LN.2014/No. 61, TLN No. 5520, LL SETNEG: 28 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Keinsinyuran
ABSTRAK:	\n \n bahwa keinsinyuran merupakan kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;\r\nbahwa upaya memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia dicapai melalui penyelenggaraan keinsinyuran yang andal dan profesional yang mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna dan hasil guna, memberikan pelindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;\r\nbahwa untuk ketahanan nasional dalam tatanan global, penyelenggaraan keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam huruf b memerlukan peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan riset, percepatan penambahan jumlah insinyur yang sejajar dengan negara teknologi maju, peningkatan minat pada pendidikan teknik, dan peningkatan mutu insinyur profesional;\r\nbahwa saat ini belum ada pengaturan yang terintegrasi mengenai penyelenggaraan keinsinyuran yang dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum untuk insinyur, pengguna keinsinyuran, dan pemanfaat keinsinyuran;\r\n \n Dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;\r\n \n Lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Keinsinyuran adalah cakupan Keinsinyuran, standar Keinsinyuran, Program Profesi Insinyur, Registrasi Insinyur, Insinyur Asing, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, hak dan kewajiban, kelembagaan Insinyur, organisasi profesi Insinyur, dan pembinaan Keinsinyuran. Undang-Undang ini mengatur bahwa Keinsinyuran mencakup disiplin teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran. Sementara itu, untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi Insinyur, dikembangkan standar profesi Keinsinyuran yang terdiri atas standar layanan Insinyur, standar kompetensi Insinyur, dan standar Program Profesi Insinyur.\r\n\r\nDalam Undang-Undang ini diatur pula bahwa setiap Insinyur yang melakukan Praktik Keinsinyuran harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur yang dikeluarkan oleh PII dan berlaku selama 5 (lima) tahun serta diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun. Selain itu, diatur bahwa Insinyur Asing yang melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2014. \n - \n \r\nKetentuan lebih lanjut mengenai cakupan disiplin teknik Keinsinyuran dan cakupan bidang Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\n\r\n\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai Program Profesi Insinyur diatur dalam Peraturan Pemerintah\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\n\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai Insinyur Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\n\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, rekrutmen dan jumlah anggota, serta pendanaan Dewan Insinyur Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.\r\n\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\n \n 11 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan kepastian bagi penyelenggaraan keinsinyuran yang bertanggung jawab, melindungi pengguna dan pemanfaat keinsinyuran dari malpraktik, meningkatkan profesionalisme insinyur, serta menempatkan keinsinyuran Indonesia dalam pembangunan nasional. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek keinsinyuran, termasuk cakupan keinsinyuran, standar keinsinyuran, Program Profesi Insinyur, registrasi insinyur, insinyur asing, pengembangan keprofesian berkelanjutan, hak dan kewajiban, kelembagaan insinyur, organisasi profesi insinyur, dan pembinaan keinsinyuran.

Ketentuan Substansial:

Undang-undang ini membentuk Dewan Insinyur Indonesia yang berwenang membuat kebijakan penyelenggaraan keinsinyuran dan pengawasan pelaksanaannya. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi disiplin teknik seperti kebumian dan energi, rekayasa sipil dan lingkungan terbangun, industri, konservasi sumber daya alam, pertanian, teknologi kelautan, dan aeronotika. Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) untuk melakukan praktik keinsinyuran, serta persyaratan khusus bagi insinyur asing yang ingin berpraktik di Indonesia, termasuk kewajiban alih ilmu pengetahuan dan teknologi.

Insinyur wajib melaksanakan kegiatan keinsinyuran sesuai dengan keahlian dan kode etik, serta mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan hidup. Pengguna keinsinyuran berhak mendapatkan cakupan dan mutu pelaksanaan kegiatan keinsinyuran sesuai perjanjian kerja, sementara pemanfaat keinsinyuran berhak mendapatkan informasi atas keselamatan hasil kegiatan keinsinyuran.

","transitional_provisions","1. Setiap orang yang telah mendapatkan gelar Insinyur sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berhak menggunakan gelarnya.\n2. Setiap Insinyur, sarjana teknik, sarjana teknik terapan yang telah tersertifikasi dinyatakan sebagai Insinyur teregistrasi dan harus menyesuaikannya dengan Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.\n3. Setiap Insinyur yang telah melakukan Praktik Keinsinyuran dengan memiliki izin kerja, tetapi belum tersertifikasi sebelum Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan sebagai Insinyur teregistrasi dan harus menyesuaikannya dengan Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.\n4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PII harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan mendapatkan persetujuan dari Menteri paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.","sanctions","1. Insinyur yang melakukan kegiatan Keinsinyuran tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran, serta denda jika menimbulkan kerugian materiil.\n2. Insinyur yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur tetapi melakukan kegiatan Keinsinyuran yang menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran, pembekuan Surat Tanda Registrasi Insinyur, dan/atau pencabutan Surat Tanda Registrasi Insinyur.\n3. Insinyur Asing yang melakukan kegiatan Keinsinyuran di Indonesia tanpa memenuhi persyaratan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran, pembekuan izin kerja, pencabutan izin kerja, dan/atau tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta denda jika menimbulkan kerugian materiil.\n4. Setiap orang bukan Insinyur yang menjalankan Praktik Keinsinyuran dan bertindak sebagai Insinyur dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).\n5. Setiap orang bukan Insinyur yang menjalankan Praktik Keinsinyuran dan bertindak sebagai Insinyur sehingga mengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya nyawa seseorang, kegagalan pekerjaan Keinsinyuran, dan/atau hilangnya harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).\n6. Setiap Insinyur atau Insinyur Asing yang melaksanakan tugas profesi tidak memenuhi standar Keinsinyuran sehingga mengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya nyawa seseorang, kegagalan pekerjaan Keinsinyuran, dan/atau hilangnya harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2014
CONCERNING
ENGINEERING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that engineering is an activity of using science and technology to advance civilization and improve the welfare of mankind as mandated in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that efforts to advance civilization and improve the welfare of mankind are achieved through the implementation of reliable and professional engineering that is able to increase added value, utility and efficiency, provide protection to the public, and realize sustainable development that is environmentally sound;
that for national resilience in the global order, the implementation of engineering as referred to in letter b requires increasing mastery and development of science and technology through education,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7a8a854-9c9e-4272-a0ba-6f98061b7c54","actionData","errors"]