[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e79f1558-ce4e-4c28-9d70-e6772c19718a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2014","number","06","year","2014","published_date","2014-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Takalar","place_of_enactment","Pattallassang","theme","PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2014/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi\r\nkependudukan secara nasional, Pemerintah\r\nKabupaten Takalar sebagai bagian dari Negara\r\nKesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan\r\nPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban\r\nmemberikan perlindungan dan pengakuan terhadap\r\npenentuan status pribadi dan status hukum atas\r\nsetiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting\r\nyang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara\r\nIndonesia yang berada di luar wilayah Negara\r\nKesatuan Republik Indonesia;\r\nb. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan\r\nAdministrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan\r\npelayanan Administrasi Kependudukan yang\r\nprofesional, memenuhi standar teknologi informasi,\r\ndinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalampencapaian standar pelayanan minimal menuju\r\npelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi\r\npermasalahan kependudukan, telah dilakukan\r\nperubahan terhadap beberapa ketentuan dalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang\r\nPERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR\r\nNOMOR : 06 TAHUN 2014\r\nTENTANG\r\nPENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN\r\nDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA\r\nBUPATI TAKALAR,\r\nMenimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi\r\nkependudukan secara nasional, Pemerintah\r\nKabupaten Takalar sebagai bagian dari Negara\r\nKesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan\r\nPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban\r\nmemberikan perlindungan dan pengakuan terhadap\r\npenentuan status pribadi dan status hukum atas\r\nsetiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting\r\nyang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara\r\nIndonesia yang berada di luar wilayah Negara\r\nKesatuan Republik Indonesia;\r\nb. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan\r\nAdministrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan\r\npelayanan Administrasi Kependudukan yang\r\nprofesional, memenuhi standar teknologi informasi,\r\ndinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalampencapaian standar pelayanan minimal menuju\r\npelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi\r\npermasalahan kependudukan, telah dilakukan\r\nperubahan terhadap beberapa ketentuan dalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang\r\nPERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR\r\nNOMOR : 06 TAHUN 2014\r\nTENTANG\r\nPENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN\r\nDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA\r\nBUPATI TAKALAR,\r\nMenimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi\r\nkependudukan secara nasional, Pemerintah\r\nKabupaten Takalar sebagai bagian dari Negara\r\nKesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan\r\nPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban\r\nmemberikan perlindungan dan pengakuan terhadap\r\npenentuan status pribadi dan status hukum atas\r\nsetiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting\r\nyang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara\r\nIndonesia yang berada di luar wilayah Negara\r\nKesatuan Republik Indonesia;\r\nb. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan\r\nAdministrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan\r\npelayanan Administrasi Kependudukan yang\r\nprofesional, memenuhi standar teknologi informasi,\r\ndinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalampencapaian standar pelayanan minimal menuju\r\npelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi\r\npermasalahan kependudukan, telah dilakukan\r\nperubahan terhadap beberapa ketentuan dalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang\r\nMengingat :\r\nAdministrasi Kependudukan melalui Undang-Undang\r\nNomor 24 Tahun 2013;\r\nc. bahwa ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 24 Tahun 2013, Pasal 20 Peraturan Pemerintah\r\nNomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi\r\nKependudukan, dan Pasal 107 Peraturan Presiden\r\nNomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata\r\nCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah mendelegasikan lebih lanjut pengaturan teknis\r\npenyelenggaraan administrasi kependudukan kepada\r\nPemerintah Kabupaten/Kota;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan Administrasi Kependudukan; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi\r\nSelatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1959 Nomor 71);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang\r\nKewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4634);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang\r\nAdministrasi Kependudukan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5475);\r\n5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang\r\nPelayanan Publik (Lembaran Negara Repubilik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);\r\n6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5049);\r\n7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang\r\nKeimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5216);\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006\r\ntentang Administrasi Kependudukan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4736) sebagaimana telah diubah terakhir\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun\r\n2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5373);\r\n10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang\r\nPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk\r\ndan Pencatatan Sipil;\r\n11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang\r\nPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor\r\nInduk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali, terakhir dengan\r\nPeraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013. \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nBAB II\r\nPENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN\r\nBAB III\r\nMEKANISME PENCATATAN SIPIL\r\nBAB IV\r\nSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR\r\nBAB V\r\nSANKSI DENDA ADMINISTRATIF\r\nBAB VI\r\nKETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB VII\r\nKETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014. \n NOMOR : 06 TAHUN 2014\r\nTENTANG \n 25 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum pada Bab V Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta catatan Sipil Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pada Pasal 27.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Takalar, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pemerintah Kabupaten Takalar memiliki kewenangan untuk melaksanakan rapat koordinasi, pembinaan, dan sosialisasi terkait administrasi kependudukan. Bupati dapat menugaskan Kepala Desa/Lurah untuk melaksanakan sebagian kewenangan ini di tingkat desa/kelurahan. Data kependudukan digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah.

Instansi Pelaksana (Dinas) bertugas mencatat peristiwa penting, mendaftarkan peristiwa kependudukan, menyediakan blanko dokumen kependudukan, melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan melalui SIAK, melakukan verifikasi dan validasi data, berkoordinasi dengan KUAKec dan Pengadilan Agama, mengolah data kependudukan, dan melaksanakan operasi yustisi.

Penduduk WNI dan Orang Asing wajib melaporkan biodata dan susunan keluarganya. Peraturan ini mengatur mekanisme penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang. Pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Peraturan ini juga mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

","transitional_provisions","1. Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.\n2. Pemerintah Kabupaten Takalar menjadikan database kependudukan sebagai sumber data untuk perencanaan pembangunan daerah.\n3. Tidak melakukan pungutan retribusi penggantian biaya cetak atas diterbitkannya Dokumen Kependudukan.","sanctions","1. Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan yang keterlambatan di atas 60 hari dikenakan denda Rp. 50.000,00 dan bagi Orang Asing sebesar Rp. 1.000.000,00.\n2. Setiap penduduk dikenai sanksi berupa denda apabila melampaui batas pelaporan peristiwa penting yang keterlambatan di atas 60 hari dikenakan denda Rp. 50.000,00 dan bagi Orang Asing sebesar Rp. 1.000.000,00.\n3. Pelaksanaan penerapan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belaku 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TAKALAR REGENCY
NUMBER: 06 YEAR 2014
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TAKALAR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize orderly population administration nationally, the Government of Takalar Regency as part of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is essentially obliged to provide protection and recognition of the determination of personal status and legal status of each Population Event and Important Event experienced by Residents and/or Indonesian Citizens who are outside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that in order to improve Population Administration services in line with the demands of professional Population Administration services, meeting information technology

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e79f1558-ce4e-4c28-9d70-e6772c19718a","actionData","errors"]