[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7985e48-157a-4272-866c-9fadfd281e25","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pariwisata","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2009","number","7","year","2009","published_date","2009-07-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purworejo","place_of_enactment","Purworejo","theme","Izin Usaha Pariwisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN USAHA PARIWISATA
2009
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2009/No.7
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Izin Usaha Pariwisata
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan usaha pariwisata, serta untuk meningkatkan peran serta pengusaha dalam pembangunan Daerah, telah diterbitkan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur usaha pariwisata; bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur izin usaha pariwisata \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo\r\nNomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Bentuk Dan Jenis Usaha; Perizinan; Pencabutan Izin; Retribusi Izin Usaha Pariwisata; Kewajiban Pengusaha Pariwisata; Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2009. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 12 Tahun 1989 tentang Izin Usaha Salon Kecantikan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1990 Nomor 1);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 14 Tahun 1995 tentang Usaha Rumah Makan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1995 Nomor 18);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 17 Tahun 1996 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1997 Nomor 8).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin usaha pariwisata di Kabupaten Purworejo. Latar belakangnya adalah untuk tertib administrasi, meningkatkan pembinaan dan pengawasan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan peran serta pengusaha dalam pembangunan daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Kewajiban Perizinan:** Setiap usaha pariwisata wajib memiliki Izin Usaha Pariwisata dari Bupati. Izin ini tidak dapat dipindahtangankan.\n2. **Jenis Usaha Pariwisata:** Peraturan ini mencakup berbagai jenis usaha pariwisata seperti usaha daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan usaha spa.\n3. **Persyaratan Perizinan:** Persyaratan permohonan izin meliputi akta pendirian, Izin Gangguan (HO) / UKL-UPL/ Amdal, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), KTP, bukti kepemilikan tanah, dan surat persetujuan dari pemilik tanah jika menggunakan tanah milik orang lain.\n4. **Retribusi Izin:** Peraturan ini mengatur tentang retribusi atas penerbitan Izin Usaha Pariwisata, dengan tarif yang berbeda-beda berdasarkan jenis usaha pariwisata. Retribusi dipungut pada saat izin diterbitkan dan harus disetorkan ke Kas Umum Daerah.","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka terhadap semua Izin Usaha Pariwisata yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Usaha Pariwisata yang telah ada dan belum mempunyai Izin Usaha Pariwisata wajib mengajukan permohonan izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PURWOREJO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF PURWOREJO REGENCY
NUMBER 7 OF 2009
ABOUT
TOURISM BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PURWOREJO,

Considering:

that in order to maintain administrative order and to improve guidance, supervision and create a conducive business climate in the development of the tourism industry, as well as to increase the participation of entrepreneurs in regional development, several Regional Regulations have been issued governing the tourism business;
that the Regional Regulation as referred to in letter a, is no longer in accordance with developments and prevailing laws and regulations, so it is deemed necessary to be reviewed and adjusted by issuing a Regional Regulation governing tourism business licenses;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Tourism Business

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7985e48-157a-4272-866c-9fadfd281e25","actionData","errors"]