[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e793e179-5036-42aa-9f55-34c2c5a8ce93","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-02-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Asahan","place_of_enactment","Kisaran","theme","Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai manusia yang mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha di sektor informal dengan keterbatasan kemampuan yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi derajatnya sehingga mampu menjalan kegiatan usahanya, sehingga perlu menetapkan peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. \n UUDNRI tahun 1945; UU nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota-kota besar dalam lingkungan derah provinsi sumatera utara; UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah; Perpres nomor 125 tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima; \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; penataan pkl; pemberdayaan pkl; hak, kewajiban dan larangan; monitoring, evaluasi, dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2020. \n Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pengaturan Lokasi Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Administratip Kisaran dan Ibukota Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pengaturan Lokasi Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Administratip Kisaran dan Ibukota Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 1 Tahun 1992 Seri “C”).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Tujuannya adalah memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi yang sesuai, menumbuhkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang mandiri, serta mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.\n\nPenataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi kegiatan PKL, yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Bupati melalui OPD melakukan pendataan PKL bersama aparat kelurahan/desa, berdasarkan identitas PKL, lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, dan modal usaha. Data ini digunakan sebagai dasar penataan dan pemberdayaan PKL.\n\nBupati melalui OPD melakukan pendaftaran PKL untuk pengendalian dan kepastian hukum berusaha. Pendaftaran dilakukan terhadap PKL lama dan baru, dengan melengkapi berkas pendaftaran. PKL yang sudah berusaha di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya akan direlokasi. PKL wajib memiliki TDU (Tanda Daftar Usaha) yang diajukan kepada Bupati melalui OPD dengan melampirkan berkas permohonan. TDU berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang.\n\nBupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi usaha PKL, dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kebersihan lingkungan. PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan akan dipindahkan atau direlokasi. Bupati juga melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana, dan utilitas kota.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap PKL yang tidak memiliki TDU dalam melakukan usaha dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha.\n2. Penghentian kegiatan usaha dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 hari kerja.\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 34, Pasal 35 dan/atau Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF ASAHAN
NORTH SUMATERA PROVINCE

REGENCY REGULATION OF ASAHAN
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
STREET VENDOR MANAGEMENT AND EMPOWERMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ASAHAN,

Considering :

that as human beings who seek a livelihood to meet daily needs, street vendors are business actors in the informal sector with limited abilities who must be protected and upheld in dignity so that they are able to carry out their business activities;
that the existence of street vendors in Asahan Regency has had an impact on disrupting traffic flow, aesthetics, the environment, cleanliness and the function of infrastructure and facilities in urban areas, so it is necessary to manage street vendors;
that with the increasing number of street vendors in the Asahan Regency area, it is necessary to empower street vendors to improve and develop their businesses in order to realize Asahan Regency as a center for trade and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e793e179-5036-42aa-9f55-34c2c5a8ce93","actionData","errors"]