[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e78a45c3-3583-4402-974a-ef5d81cedc19","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2004 tentang SURAT IZIN LOKASI PENAMBANGAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 15 Tahun 2004","number","15","year","2004","published_date","2004-05-18","effective_date","2004-05-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kerinci","place_of_enactment","Siulak","theme","SURAT IZIN LOKASI PENAMBANGAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SURAT IZIN - LOKASI - PENAMBANGAN - DAERAH
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2004/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SURAT IZIN LOKASI PENAMBANGAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perobahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk menentukan lokasi tempat penambangan sehingga tidak merusak lingkungan sangat perlu pengaturannya, serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci; Untuk memenuhi maksud diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n UU RI No. 58 Tahun 1958; UU RI No. 49 Prp Tahun 1960; UU RI No. 8 Tahun 1981; UU RI No. 24 Tahun 1992; UU RI No. 23 Tahun 1997; UU RI No. 18 Tahun 1997; UU RI No. 22 Tahun 1999; UU RI No. 25 Tahun 1999; UU RI No. 34 Tahun 2000; PP No. 27 tahun 1983; PP No. 51 Tahun 1993; PP RI No. 20 Tahun 2000; PP RI No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 21 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 22 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 24 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 6 Tahun 2003; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun 2003; Perda Kab. Kerinci No. 1 Tahun 1997; Perda Kab. Kerinci No. 22 Tahun 2000. \n Perda ini mengatur tentang SURAT IZIN LOKASI PENAMBANGAN DAERAH, meliputi Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif; Cara Perhitungan Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-lain. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2004. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. \n 20 hlmn; 1 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2004 mengatur tentang Surat Izin Lokasi Penambangan Daerah (SILPD) dengan tujuan untuk menata lingkungan agar tidak tercemar oleh aktivitas penambangan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Latar belakangnya adalah perlunya pengaturan lokasi penambangan agar tidak merusak lingkungan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Peraturan ini mengatur tentang pemberian izin lokasi penambangan kepada orang pribadi atau badan untuk memanfaatkan atau melakukan usaha penambangan di wilayah Kabupaten Kerinci. SILPD diberikan dengan memperhatikan kepentingan umum, kelestarian lingkungan, dan keseimbangan lingkungan. Objek retribusi adalah pemberian izin tempat lokasi penambangan daerah, dengan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin tersebut.

Retribusi Izin Tempat Lokasi Penambangan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas lokasi, volume, fasilitas lain, dan dampak yang ditimbulkan, dengan koefisien yang berbeda untuk setiap faktor. Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin penambangan dan dampak pencemaran lingkungan.

Wajib retribusi diwajibkan untuk mendaftarkan objek retribusi dan membayar retribusi yang terutang. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan harus disetor ke kas daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang sanksi administrasi berupa bunga jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, serta pencabutan izin jika lalai mengurus perpanjangan izin atau reklamasi lokasi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KERINCI REGENCY
NUMBER 17 OF 2004 SERIES C NUMBER 12

REGIONAL REGULATION OF KERINCI REGENCY
NUMBER 15 OF 2004
CONCERNING
PERMIT
MINING LOCATION OF THE REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KERINCI,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Law of the Republic of Indonesia Number 58 of 1958 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 21 of 1957 concerning the amendment of Law

Considering:

that with the enactment of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, to determine the location of mining sites so as not to damage the environment, it is very necessary to regulate it, as well as in order to increase the Original Regional Income of Kerinci Regency;
that to fulfill the above intention, it is necessary to regulate and stipulate it by a Regional Regulation;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e78a45c3-3583-4402-974a-ef5d81cedc19","actionData","errors"]