[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e76aa02c-5004-4afb-bdfa-dc11e6623996","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-07-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-pelayanan-persampahan-kebersihan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Tahun 2013 No.6/TLD No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pelayanan kepada masyarakat;\r\nb. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 tahun 1981; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 18 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No 58 Tahun 2010; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab Daerah Tk II Blora No 6 Tahun 1988; Perda Kab Blora No 3 tahun 2008; Perda Kab Blora No 2 Tahun 2010; Perda Kab Blora No 1 Tahun 2011. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut pembayaran atas pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2013. \n Perda Kab Daerah Tk II Blora No 18 tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Blora. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pelayanan kepada masyarakat, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pengambilan/pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan klasifikasi tempat/golongan usaha. Prinsip penetapan tarif retribusi adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan disetor ke Kas Daerah. Retribusi terutang pada saat Wajib Retribusi memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan. Wajib retribusi harus membayar retribusi secara tunai/lunas. Bupati dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga.

Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD. Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian.

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 3 tahun. Piutang retribusi yang kedaluwarsa dapat dihapuskan. Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Perda Kab Daerah Tk II Blora No 18 tahun 1998","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLORA
REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 6 OF 2013
ABOUT
LOCAL FEE FOR WASTE/SANITATION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLORA,

Considering:

that Regional Fee is one of the sources of regional revenue to improve the efficiency, effectiveness, and accountability of the implementation of Regional Government and services to the community;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees, the Regional Regulation of Blora Regency Level II Number 18 of 1998 concerning Local Fee for Waste/Sanitation Services is no longer appropriate, therefore it needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Local Fee for Waste/Sanitation Services;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province;
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e76aa02c-5004-4afb-bdfa-dc11e6623996","actionData","errors"]