[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e74cac83-08d1-4f29-b246-da715276cb63","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan No. 14 Tahun 2012","number","14","year","2012","published_date","2012-10-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan","place_of_enactment","Painan","theme","PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2012 NO. 14, LL SETDA KAB. PESISIR SELATAN : 32 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2012. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pesisir Selatan. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menetapkan PBB-P2 sebagai salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota.

Ketentuan Substansial:

Objek dan Subjek Pajak:\n
- Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
\n
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Penghitungan Pajak:\n
- Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun.
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- untuk setiap Wajib Pajak.
- Tarif PBB-P2 bervariasi berdasarkan NJOP, mulai dari 0,05% hingga 0,125%.
\n
Wilayah Pemungutan:\n
- PBB-P2 yang terhutang dipungut di daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
\n
Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang:\n
- Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- Saat pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
\n
Pendataan:\n
- Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD).
\n
Penetapan:\n
- Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
\n
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan:\n
- Pembayaran pajak dilakukan di tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan SPPT atau SSPD.
\n
Bagi Hasil:\n
- Bagi hasil PBB-P2 diberikan kepada Pemerintahan Nagari sebanyak 70%.
\n

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PESISIR SELATAN
LOCAL REGULATION
OF PESISIR SELATAN REGENCY
NUMBER 14 OF 2012
CONCERNING
RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PESISIR SELATAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that according to the provisions of Article 2 paragraph (2) letter j of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Rural and Urban Land and Building Tax is stipulated as one type of Regency/City Regional tax;
that in accordance with the provisions of article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Regional tax is determined by Local Regulation;
that based on the considerations as referred to in a and letter b, it is necessary to stipulate a Local Regulation of Pesisir Selatan Regency concerning Rural and Urban Land and Building Tax;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e74cac83-08d1-4f29-b246-da715276cb63","actionData","errors"]