[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7318f76-1207-4c78-95f7-10b4133c8b99","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Rokan Hilir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","2013-08-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir","place_of_enactment","Bagan Siapi-api","theme","Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Rokan Hilir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN ROKAN HILIR
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 2013 NOMOR 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:	\n \n Bahwa bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Rokan Hilir. \n Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah. \n Dalam peraturan ini berisi tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Rokan Hilir. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2013. \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Rokan Hilir sebagai perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan perbatasan. BPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

\n\n

Wewenang BPP meliputi:

Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Menjaga dan memelihara tanda batas.
Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan.
Melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

\n\n

Tugas BPP meliputi: menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan di Daerah.

\n\n

Fungsi BPP meliputi:

Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten.
Pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten.
Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di kabupaten.
Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan di kabupaten.
Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan kabupaten.
Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di kabupaten.
Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten.

\n\n

BPP dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Susunan organisasi BPP terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat, Bidang-Bidang (Pengelolaan Batas Negara, Pengelolaan Potensi Kawasan, Pengelolaan Infrastruktur Kawasan, dan Kerjasama), UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

\n\n

Kepala BPP merupakan jabatan struktural eselon II.b. Pembiayaan BPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF ROKAN HILIR
NUMBER 10 OF 2013
CONCERNING
BORDER MANAGEMENT AGENCY
ROKAN HILIR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF ROKAN HILIR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 24
Presidential Regulation Number 12 of 2010 concerning the National
Border Management Agency and Article 3 of the Regulation of the Minister
of Home Affairs Number 2 of 2011 concerning Guidelines for the
Establishment of Border Management Agencies in the Regions, it is necessary to
stipulate a Regional Regulation concerning the Organization of the Border
Management Agency of Rokan Hilir Regency;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia;
Law Number 53 of 1999 concerning the
Establishment of Pelalawan Regency, Rokan
Hulu Regency, Rokan Hilir Regency, Siak Regency,
Karimun

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7318f76-1207-4c78-95f7-10b4133c8b99","actionData","errors"]