[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e729e227-4409-4da8-a852-be209b50579e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Ketatausahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2004","number","9","year","2004","published_date","2004-09-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara","place_of_enactment","Kendari","theme","Retribusi Jasa Pelayanan Ketatausahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-jasa-pelayanaan-ketatausahaan
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2004 /No. 9 , LL 11 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Pelayanan Ketatausahaan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah perlu menggali sumber keuangan sendiri guna Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan\r\nPembinaan Kemasyarakatan. Bahwa Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial untuk dikelola. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah. \n UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Tingkat I Prov. Sultra No. 7 Tahun 1989. \n perda ini mengatur tentang ketentuan umum, nama, obyek dan subyek retribusi, penggelolaan dan pengukuran tingkat penggunaan jasa, penetapan retribusi, pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi, pengurangan, keringanaan pembebasan retribusi, sanksi , ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 22 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 1900 Tentang Pemungutan Uang Leges, dinyatakan tidak berlaku lagi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ini mengatur tentang Retribusi Jasa Pelayanan Ketatausahaan. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menggali sumber keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Tujuannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Retribusi Jasa Pelayanan Ketatausahaan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial untuk dikelola.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Penetapan Retribusi: Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah jasa pelayanan ketatausahaan. Rincian tarif tercantum dalam lampiran peraturan daerah.\n2. Pemungutan Retribusi: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Sebagian dari penerimaan retribusi dialokasikan sebagai uang perangsang bagi aparat pemungut dan instansi penunjang.\n3. Pembayaran Retribusi: Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus. Tata cara pembayaran dan penyetoran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.\n4. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n\nDalam hal wajib retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Article 2

Self-explanatory

Article 3

Self-explanatory

Article 4

Self-explanatory

Article 5

Self-explanatory

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=e729e227-4409-4da8-a852-be209b50579e","actionData","errors"]