Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 2 Tahun 2013

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Tuban, mulai dari perencanaan hingga penyebarluasan, dengan tujuan menjaga agar Perda tetap berada dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Latar Belakang dan Tujuan: Perda ini dibentuk untuk mewujudkan pembentukan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas, khususnya Peraturan Daerah, serta untuk mendorong pelaksanaan fungsi legislasi di daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Ketentuan Substansial:

1. Tahapan Pembentukan Perda: Meliputi perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
2. Perencanaan: Pembentukan Perda didahului dengan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat daerah.
3. Penyusunan Rancangan Perda: Dilakukan berdasarkan Prolegda. Bupati memerintahkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rancangan Perda disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan.
4. Pembahasan Rancangan Perda: Rancangan Perda dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama melalui dua tingkat pembicaraan.
5. Pengesahan dan Pengundangan: Rancangan Perda yang telah disetujui bersama ditetapkan oleh Bupati dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
6. Penyebarluasan: Dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda hingga pengundangan Perda untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Perda ini juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda, pembiayaan pembentukan Perda yang dibebankan pada APBD, serta ketentuan lain-lain terkait penulisan dan pengikutsertaan perancang Perda.

(-)

(-)