[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7205bbb-3a9f-45c1-b7bc-4010b9e2bd79","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016","number","15","year","2016","published_date","2016-11-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGAKUAN - DAN - PERLINDUNGAN - MASYARAKAT - HUKUM - ADAT - KAMPUNG - KUTA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD 2016/15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintah Daerah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;\r\nbahwa nilai adat istiadat dalam masyarakat hukum adat merupakan kepribadian daerah yang perlu diberikan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah untuk dibina dan diberdayakan guna menunjang pembangunan dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960\r\nUndang-Undang Nomor 41 Tahun 1999\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\nPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014\r\n\r\n \n Peraturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM, PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN, BENTUK PAGUYUBAN, LEMBAGA ADAT, WILAYAH ADAT, PRANATA ADAT, PEMUNGUTAN HASIL HUTAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016. \n 9 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ini tidak mencabut atau mengubah peraturan daerah lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta bertujuan untuk mengakui dan melindungi eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta sebagai subjek dan objek hukum yang harus dilindungi oleh negara. Pengakuan ini mencakup identitas budaya, hak-hak masyarakat adat, hak kolektif, dan hak perorangan warga atas tanah.

\n\n

Peraturan ini mengatur bahwa Paguyuban Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta merupakan persekutuan hukum otonom yang berbentuk Kasepuhan, yang mengatur sistem kehidupan masyarakat adat. Lembaga Adat berfungsi untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat adat berdasarkan Hukum Adat, serta berperan dalam pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya. Lembaga Adat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

\n\n

Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta terletak di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, dengan luas 97 hektar dan batas-batas yang jelas. Tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta diakui dan dilindungi, terdiri atas hutan titipan, hutan tutupan, dan hutan bukaan. Setiap warga Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta wajib mentaati pranata adat yang ditetapkan oleh Lembaga Adat. Penyelesaian perkara yang melibatkan pihak luar dilakukan melalui lembaga peradilan sesuai peraturan perundang-undangan.

\n\n

Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta yang melakukan pemungutan hasil hutan atau pemanfaatan hutan wajib memiliki izin. Berdasarkan izin tersebut, mereka berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari, mengelola Hutan Adat berdasarkan Hukum Adat, dan mendapatkan pemberdayaan. Mereka juga wajib menjaga kelestarian hutan, melindungi tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta melindungi kawasan Hutan Adat dari gangguan. Pembinaan dan pengawasan terhadap Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta dan Lembaga Adat menjadi tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh SKPD terkait bersama Lembaga Adat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap pelanggaran terhadap pranata adat dapat dikenakan sanksi hukuman adat.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF CIAMIS
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 15 OF 2016
ON
RECOGNITION AND PROTECTION OF
CUSTOMARY LAW COMMUNITY OF KAMPUNG KUTA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CIAMIS,

Considering :

that the Regional Government recognizes and respects the unity of the customary law community along with its traditional rights that are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that the value of customs in the customary law community is a regional personality that needs to be given recognition and protection from the Regional Government to be fostered and empowered to support development in order to strengthen national resilience;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Recognition and Protection of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7205bbb-3a9f-45c1-b7bc-4010b9e2bd79","actionData","errors"]