[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e71f9a12-32b7-4657-aa8a-f4173962c10e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2015 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2015","number","5","year","2015","published_date","2015-02-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Mataram","place_of_enactment","Mataram","theme","PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan Hidup - Pertahanan dan Keamanan - PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Bagian Hukum Kota Mataram
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
ABSTRAK:	\n \n a. Ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kota Mataram, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terusmenerus;\r\nb. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. \n Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945;\r\nUU No. 4 Tahun 1993;\r\nUU No. 28 Tahun 2002;\r\nUU No. 24 Tahun 2007;\r\nUU No. 26 Tahun 2007;\r\nUU No. 22 Tahun 2009;\r\nUU No. 12 Tahun 2011;\r\nUU No. 20 Tahun 2011;\r\nUU No. 23 Tahun 2014;\r\nPP No. 79 Tahun 2005;\r\nPermendagri No. 1 Tahun 2014;\r\nPERDA Kota Mataram No. 4 Tahun 2008.\r\n \n Ketentuan Umum; Obyek dan Potensi Bahaya Kebakaran; Pencegahan Kebakaran; Penanggulangan Kebakaran; Bencana Lain; Pengujian; Pengendalian Keselamatan Kebakaran; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2015. \n - \n - \n 29 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Mataram. Latar belakangnya adalah ancaman bahaya kebakaran yang dapat menghambat pembangunan dan menimbulkan kerugian jiwa serta harta benda.

Ketentuan Substansial:

Obyek Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran:\n
- Bangunan gedung
- Bangunan perumahan
- Bahan berbahaya
\n
Kewajiban Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung:\n
- Menyediakan sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, proteksi kebakaran, dan manajemen keselamatan kebakaran gedung.
\n
Sarana Penyelamatan Jiwa:\n
- Jalan ke luar, pencahayaan darurat, petunjuk arah, komunikasi darurat, pengendali asap, tempat berhimpun sementara, dan tempat evakuasi.
\n
Akses Pemadam Kebakaran:\n
- Akses mencapai bangunan, akses masuk ke dalam bangunan, dan area operasional.
\n
Proteksi Kebakaran:\n
- Proteksi pasif (bahan bangunan, konstruksi, kompartemenisasi) dan proteksi aktif (alat pemadam api ringan, sistem deteksi dan alarm, sistem pipa tegak dan slang, sistem sprinkler otomatis, dll.).
\n
Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG):\n
- Pembentukan MKKG bagi bangunan dengan potensi bahaya kebakaran ringan dan sedang dengan jumlah penghuni minimal 500 orang.
\n
Bahan Berbahaya:\n
- Kewajiban menyediakan alat isolasi tumpahan, sarana penyelamatan, menginformasikan daftar bahan berbahaya, dan memasang plakat.
\n
Penanggulangan Kebakaran:\n
- Kewajiban melaksanakan kesiapan penanggulangan kebakaran.
\n
Pengujian:\n
- Bahan/komponen proteksi pasif dan aktif harus memperoleh sertifikat uji mutu.
\n
Pengendalian Keselamatan Kebakaran:\n
- Pemeriksaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung baru dan eksisting.
\n
Peran Serta Masyarakat:\n
- Aktif dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini.
\n

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:\n

Peringatan tertulis.
Penundaan atau pembatalan persetujuan/rekomendasi.
Perintah penutupan atau larangan penggunaan bangunan.

\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 6, 7 ayat (1), Pasal 15, Pasal 20 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 36 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF MATARAM
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MATARAM CITY
NUMBER 5 OF 2015
ABOUT
PREVENTION AND MANAGEMENT OF FIRE HAZARDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MATARAM,

Considering:

that the threat of fire hazards is a danger that can bring great disasters with widespread consequences, both to the safety of life and property, which will directly hinder the smooth running of development, especially in the City of Mataram, therefore it needs to be addressed more efficiently and continuously;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation on the Prevention and Management of Fire Hazards.

In View of:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 4 of 1993 concerning the Establishment of the Municipality of the Second Level Region of Mataram (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1993

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e71f9a12-32b7-4657-aa8a-f4173962c10e","actionData","errors"]