[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e718ed71-abc6-4dcd-9110-aaf04a12c186","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-02-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonogiri","place_of_enactment","Wonogiri","theme","Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - perizinan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2012/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:	\n \n bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman\r\nBeralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan pemungutannya menjadi\r\nkewenangan Pemerintah Daerah; bahwa Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan dan Peraturan Daerah tentang Izin Trayek, berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku untuk jangka 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2010, maka dalam rangka memberikan landasan hukum guna memungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Gangguan, Izin Trayek, dan Izin Usaha Perikanan perlu diatur mengenai Retribusi Perizinan Tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004 ; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008. \n Peraturan ini memuat mengenai golongan retribusi, wajib restribusi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaam retribusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2012. \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2005. \n 30 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun1999 Nomor 8);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Perairan Waduk Serba Guna Gajah Mungkur Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 48);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 64);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan landasan hukum dalam pemungutan retribusi perizinan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Peraturan ini mengatur jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu:

\n\n

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB): mengatur tentang pemberian izin untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merenovasi bangunan.
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol: mengatur tentang pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu.
Retribusi Izin Gangguan: mengatur tentang pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan/atau gangguan.
Retribusi Izin Trayek: mengatur tentang pemberian izin kepada badan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu.
Retribusi Izin Usaha Perikanan: mengatur tentang pemberian izin untuk usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang subjek dan wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi, saat retribusi terutang, peninjauan tarif, tata cara pemungutan dan pembayaran, pemanfaatan retribusi, keberatan, pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi, pemeriksaan, insentif pemungutan, dan penyidikan.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[96,101,103,105],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 2 Tahun 1999","link","",{"_97":102,"_99":100},"Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2001",{"_97":104,"_99":100},"Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2003",{"_97":106,"_99":100},"Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2005","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[117],{"_97":118,"_99":119,"_36":120},"PERDA Kab. Wonogiri No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Wonogiri","https://peraturan.bpk.go.id/Details/274899/perda-kab-wonogiri-no-1-tahun-2023","cbf67b0f-7192-4062-b9ee-3fdadf5ca9b8","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF WONOGIRI

REGIONAL REGULATION OF WONOGIRI REGENCY
NUMBER 3 OF 2012
ON
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION IN WONOGIRI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOGIRI,

Considering:

that Regional Retribution is one source of
regional income to finance the implementation of
Regional Government in order to improve services
to the community and regional independence;
that with the enactment of Law Number 28
of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, then
Certain Permit Retribution which includes Building Permit Retribution
, Alcoholic Beverage Sales Place Permit Retribution
, Nuisance Permit Retribution, Route Permit Retribution, and
Fisheries Business Permit Retribution, its collection becomes
the authority of the Regional Government;
that Regional Regulations regarding Building Establishment
Permits, Regional Regulations regarding Nuisance Permits and
Regional Regulations regarding Route Permits, based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e718ed71-abc6-4dcd-9110-aaf04a12c186","actionData","errors"]