[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7126f3c-3d43-4dc4-8947-6a71b2be49f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Banyumas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011","number","21","year","2011","published_date","2011-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Banyumas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perda - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2011/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten\r\nBanyumas dapat memungut jenis retribusi perizinan\r\ntertentu; bahwa untuk melaksanakan pemungutan Retribusi\r\nPerizinan Tertentu dan berdasarkan ketentuan Pasal\r\n156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi\r\nPerizinan Tertentu di Kabupaten Banyuma \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 \n Ruang Lingkup Dan Penggolongan Retribusi Daerah; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek; WIlayah Pemungutan Retribusi; Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; Pemungutan Retribusi; Sanksi Administratif; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kadaluwarsa Penagihan; Penghapusan Piutang Retribusi; Pemeriksaan; Peninjauan Tarif Retribusi; Pemanfaatan Retribusi; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Pelaksanaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011. \n 44 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1991 tentang Kartu Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1991 Nomor 1 Seri B);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 1992 tentang Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Nama Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1993 Nomor 6 Seri B Nomor 1);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 1993 tentang Izin Membangun Hiasan di Atas Makam (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1993 Nomor 11 Seri B Nomor 1);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1994 tentang Nomor Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1994 Nomor 3 Seri B);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1997 Nomor 4 Seri B\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 3 Seri B);\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 2 Seri C);\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 4 Seri C);\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri C);\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 3 Seri C);\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2009 tentang Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Usaha Hotel dan Penginapan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri C)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 mengatur tentang retribusi perizinan tertentu. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan pemungutan retribusi perizinan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tujuannya adalah untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.\n\nKetentuan substansial mencakup jenis retribusi yang dipungut, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, dan Retribusi Izin Trayek. Peraturan ini mengatur objek, subjek, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan dan pembayaran, keberatan, penagihan, sanksi administratif, pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi, pemeriksaan, peninjauan tarif retribusi, pemanfaatan retribusi, insentif pemungutan, penyidikan, pelaksanaan dan pengawasan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUMAS
REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 21 OF 2011
ABOUT
CERTAIN LICENSING RETRIBUTION IN BANYUMAS REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUMAS,

Considering:

that based on the provisions of Article 141 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Banyumas Regency Government may collect certain types of licensing retribution;
that to implement the collection of Certain Licensing Retribution and based on the provisions of Article 156 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to stipulate a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Certain Licensing Retribution in Banyumas Regency;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1950

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7126f3c-3d43-4dc4-8947-6a71b2be49f3","actionData","errors"]