[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e70a96a8-6e33-4061-81c7-044b59a30191","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buol Nomor 6 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUOL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol No. 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buol","place_of_enactment","Buol","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUOL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA LAIN DARI PERANGKAT DAERAH - ORGANISASI DAN TATA KERJA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/NO...., TLD NO....
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUOL
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mencapai tujuan pelayanan perijinan dan non perijinan diperlukan penguatan kelembagaan di Kabupaten Buol agar dapat metraksanakan proses pengelolaan pelayanan dengan baik. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dapat membentuk Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu menjadi Badan. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.56 Tahun 2010; Permendagri No.20 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Buol, dengan pembatasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perubahan beberapa ketentuan terkait perubahan nomenklatur, struktur, fungsi, kewenangan, tanggung jawab, dan tunjangan pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Buol; Peraturan Bupati Buol Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu. \n Penjelasan : 3 hlm. Lampiran : 1 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Buol.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan secara terpadu di Kabupaten Buol. Latar belakangnya adalah kebutuhan untuk penguatan kelembagaan agar dapat melaksanakan proses pengelolaan pelayanan dengan baik, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008. Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013, termasuk perubahan pada Pasal 1 mengenai definisi, Pasal 2 mengenai pembentukan lembaga, BAB VIII mengenai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), serta pasal-pasal terkait tugas, fungsi, dan susunan organisasi BP2T. BP2T memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu. Kepala BP2T memiliki kewenangan menandatangani izin atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pegawai yang ditugaskan di lingkungan BP2T diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang tugasnya dan dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.","transitional_provisions","1. Seluruh jabatan dan pejabat yang ada di lingkungan BP2T yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2013, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan Bupati Buol Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BUOL REGENCY
NUMBER YEAR 2015
ABOUT
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 08 OF 2013
ABOUT ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURES OF OTHER INSTITUTIONS PART OF
REGIONAL APPARATUS OF BUOL REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BUOL,

\n\n \n \n \n \n

that to improve services in the field of
integrated licensing and non-licensing with the principle of
coordination, integration, synchronization, simplification, security
and certainty, it is necessary to implement a one-stop service;

\n that to achieve the objectives of licensing and
non-licensing services, institutional strengthening is needed in\n

that based on Article 7 paragraph (3) of the Regulation of the Minister\nof Home Affairs Number 20 of 2008 concerning Guidelines\nfor the Organization and Working Procedures of Integrated\nLicensing Service Units in the Regions, the Regional Government of Buol

Considering :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e70a96a8-6e33-4061-81c7-044b59a30191","actionData","errors"]