[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e700b947-0226-4842-8484-95bad87c32b0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2015","number","5","year","2015","published_date","2015-04-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pati","place_of_enactment","Pati","theme","Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

struktur organisasi-tata kerja-desa
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2015/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan\r\nuntuk kejelasan hubungan dan tata kerja antara Pemerintah\r\nDesa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga\r\nKemasyarakatan Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan\r\nDesa \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia\r\nTahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2015. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2007 dan dinyatakan tidak berlaku. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di Kabupaten Pati. Latar belakangnya adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang efektif dan efisien dengan memperjelas hubungan dan tata kerja antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Tujuannya adalah untuk menghindari tumpang tindih tugas, fungsi, dan wewenang antar lembaga tersebut.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Struktur organisasi Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretariat Desa (dengan urusan administrasi dan umum serta urusan keuangan), pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun), dan pelaksana teknis (Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, dan Seksi Kesejahteraan Rakyat).\n2. Tugas dan wewenang Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.\n3. Tugas dan fungsi Perangkat Desa, termasuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.\n4. Tugas dan wewenang BPD dalam memprakarsai perubahan status desa, menyelenggarakan musyawarah desa, menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan, dan mengusulkan peraturan desa.\n5. Tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan, peningkatan pelayanan, dan penampungan aspirasi masyarakat.\n6. Tata kerja pemerintahan desa yang menekankan prinsip kemitraan, koordinasi, dan sinkronisasi antara Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.","transitional_provisions","1. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang ada selama ini wajib menyesuaikan Peraturan Daerah ini.\n2. Kepala Desa dan Perangkat Desa melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2007","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PATI
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PATI REGENCY
NUMBER 5 OF 2015
CONCERNING
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURE OF VILLAGE GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PATI,

Considering:	that in order to organize the village government and for the clarity of the relationship and work procedures between the Village Government, the Village Consultative Body and the Village Community Institutions, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Organizational Structure and Work Procedure of the Village Government;
In view of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province; Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 82, Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e700b947-0226-4842-8484-95bad87c32b0","actionData","errors"]