[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6f456d6-ca42-42da-9469-a0e0742450ec","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Kabupaten Majene","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2014","number","7","year","2014","published_date","2014-09-12","effective_date","2014-09-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majene","place_of_enactment","Majene","theme","Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Kabupaten Majene","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kerjasama-daerah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Kabupaten Majene
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan yang termuat dalam PP No.50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah serta dalam rangka menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan seluruh urusan Pemerintahan Daerah, serta percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan kerjasama baik dalam daerah maupun lembaga antar daerah dan propinsi serta lembaga pusat. \n dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1962; UU No.24 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; PP No.6 Tahun 1988; PP No.44 Tahun 1997; PP No.54 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.50 Tahun 2007; PP No.1 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.9 tahun 2006; Perda Kabupaten Majene No.10 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.2 Tahun 2011; Perda Kabupaten Majene No.9 Tahun 2012; Perda Kabupaten Majene No.10 Tahun 2012. \n dalam PERDA ini diatur mengenai Prinsip, Maksud dan Tujuan Kerjasama, Ruang Lingkup Kerjasama, Persetujuan DPRD, Tahapan Pelaksanaan Kerjasama dan Berakhirnya Kerjasama. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014. \n 48 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kerjasama daerah di Kabupaten Majene. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 dan mengoptimalkan urusan pemerintahan daerah, percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tertib administrasi.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur prinsip, maksud, dan tujuan kerjasama daerah. Kerjasama bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Ruang lingkup kerjasama meliputi kerjasama dengan pemerintah daerah lain, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan hukum, dan pihak luar negeri. Objek kerjasama meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, aset daerah, potensi daerah, dan penyediaan pelayanan publik.

Bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan meliputi penyediaan dan pengelolaan infrastruktur, pengelolaan/manajemen, asistensi/advisor teknik, pembiayaan dan pendanaan, produksi, perdagangan, agrobisnis dan agroindustri, kebudayaan dan pariwisata, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan dan penyediaan lahan, jasa, bantuan kemanusiaan, penataan ruang, dan bidang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini juga mengatur tahapan pelaksanaan kerjasama, mulai dari persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan, penandatanganan kesepakatan, penyiapan perjanjian, penandatanganan perjanjian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Persetujuan DPRD diperlukan untuk rencana kerjasama yang membebani daerah dan masyarakat atau menggunakan barang milik daerah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kerjasama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama.\n2. Terhadap Kerjasama yang tidak ditetapkan jangka waktunya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n3. Perselisihan dalam Kerjasama yang sedang berjalan diselesaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAJENE
THE PROVINCE OF WEST SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF MAJENE REGENCY
NUMBER 7 OF 2014
ON
IMPLEMENTATION OF REGIONAL COOPERATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAJENE,

Considering / Whereas:

that to implement the provisions contained in Government Regulation Number 50 of 2007 on the Implementation of Regional Cooperation and in order to support and optimize the implementation of all affairs of the Regional Government, as well as accelerate development, improve public welfare and orderly administration in the implementation of cooperation both within the region and between inter-regional and provincial institutions and central institutions;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation of Majene Regency concerning the Implementation of Regional Cooperation;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 29 of 1959 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6f456d6-ca42-42da-9469-a0e0742450ec","actionData","errors"]