[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6e62786-d6df-43d2-9307-c1338ffee9cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Tempat Khusus Parkir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2002","number","6","year","2002","published_date","2002-06-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pati","place_of_enactment","Pati","theme","Pengelolaan dan Pengusahaan Tempat Khusus Parkir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN - PELAYANAN PUBLIK
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2002/40
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan dan Pengusahaan Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mencapai ketertiban terhadap pengelolaan pengusaha tempat parkir kendaraan bermotor di wilayah kabupaten pati, perlu mengatur ketertiban bagi setiap orang/badan hukum yang mengusahakan pengelolaan dan pengusahaan tempat parkir kendaraan bermotor disamping sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah ; bahwa untuk maksud torsebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Daerah. \n UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; KEputusan Presiden No. 44 Tahun 1999; KEputusan Menteri DAlam Negeri No. 43 Tahun 1980; Keputusan Menteri Perhubungan No, 65 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan No. 66 Tahun 1993; Peraturan DAerah Kabupaten DAerah Tingkat II Pati No. 3 Tahun 1989 \n PERDA ini mengatur tentang setiap orang atau badan yang mendirikan usaha jasa tempat khusus parkir di wilayah Kabupaten Pati yang bersifat komersial harus memiliki ijin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, tetapi tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan perijinan lainnya yang berlaku. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2002. \n 10 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan dan pengusahaan tempat khusus parkir di Kabupaten Pati. Latar belakangnya adalah untuk mencapai ketertiban pengelolaan tempat parkir kendaraan bermotor dan meningkatkan pendapatan daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur bahwa setiap orang atau badan yang mendirikan usaha jasa tempat khusus parkir yang bersifat komersial di wilayah Kabupaten Pati harus memiliki izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Izin terdiri dari izin tetap dan izin insidentil. Izin tetap berlaku selama usaha berjalan dan wajib daftar ulang setiap 2 tahun, sedangkan izin insidentil berlaku sementara antara 1 hingga 30 hari.

Pemegang izin wajib melaporkan kepada Bupati jika ada perluasan, pembaruan, atau perubahan denah usaha parkir. Jika izin usaha dilimpahkan, penerima limpahan wajib memperbarui izin. Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan izin setelah mendapat pertimbangan dari tim yang ditetapkan oleh Bupati, yang akan melakukan penelitian administrasi, fisik, teknis, dan lokasi usaha.

Peraturan ini juga mengatur persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan izin, seperti surat bukti diri, gambar denah tempat parkir, dan persetujuan pemilik tanah jika tempat parkir menempati tanah milik orang lain.

Pengusaha tempat parkir memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat parkir dengan pagar pengaman, melengkapi papan nama yang memuat informasi pengusaha, nomor dan tanggal izin, serta tarif parkir. Pengusaha juga bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor, memberikan tanda bukti parkir, dan menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan tempat parkir.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PATI REGENCY
NUMBER 6 OF 2002
CONCERNING
MANAGEMENT AND OPERATION OF SPECIAL PARKING PLACES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PATI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to achieve orderliness in the management of parking place operators for motor vehicles in the Pati Regency area, it is necessary to regulate orderliness for every person/legal entity that manages and operates parking places for motor vehicles, in addition to efforts to increase Regional Revenue;
that for the above purposes, it is necessary to regulate and stipulate it by a Regional Regulation.

In view of :

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950);
Law Number 13 of 1980 concerning Roads (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1980

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6e62786-d6df-43d2-9307-c1338ffee9cc","actionData","errors"]