[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6df5d81-4aff-42d4-825a-8864a79d44ff","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 32 Tahun 2012 tentang PENAMAAN FASILITAS UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 32 Tahun 2012","number","32","year","2012","published_date","2012-12-12","effective_date","2012-12-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sinjai","place_of_enactment","Sinjai","theme","PENAMAAN FASILITAS UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan publik
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 32, LD.2012/NO.32, TLD NO.38
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENAMAAN FASILITAS UMUM
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengawasan terhadap fasilitas umum, memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, perlu dilakukan penamaan terhadap fasilitas umum. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang\r\nDasar Negara Republik Indonesia 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan\r\nKedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\ntentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,\r\nPemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah\r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonsia Nomor 4737);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun\r\n2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008\r\nNomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonsia Nomor 4855);\r\n7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim\r\nNasional Pembakuan Nama Rupabumi;\r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);\r\n9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan\r\nPemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah\r\nDaerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nSinjai Tahun 2009 Nomor 2). \n Penamaan fasilitas umum diambil dari:\r\na. nama pahlawan nasional dan pahlawan daerah;\r\nb. nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa bagi daerah;\r\nc. nama yang mencerminkan semangat membangun, persatuan dan kesatuan;\r\nd. nama flora atau fauna; dan\r\ne. nama lain yang tidak bertentangan norma sosial dan norma agama.\r\n\r\nPenamaan fasilitas umum wajib mendapat persetujuan bersama antara\r\nDPRD dan Bupati. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012. \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4855)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penamaan fasilitas umum di Kabupaten Sinjai. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengawasan terhadap fasilitas umum, serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi. Tujuannya adalah untuk menertibkan fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten Sinjai, mewujudkan tertib administrasi aset daerah, dan memudahkan pengawasan.

Ketentuan substansial mencakup prinsip-prinsip penamaan fasilitas umum, yaitu penggunaan abjad romawi, satu fasilitas umum satu nama, penggunaan nama lokal, menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan, menghindari nama diri atau nama orang yang masih hidup, menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah, paling banyak tiga kata, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Objek penamaan adalah fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten Sinjai seperti jalan umum, jembatan, gedung fasilitas bersama, gedung olahraga, tempat rekreasi, taman, pasar, lapangan, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, terminal kendaraan umum, rumah ibadah, rumah adat, dan asrama. Penamaan fasilitas umum dapat diambil dari nama pahlawan nasional dan pahlawan daerah, nama tokoh masyarakat yang berjasa, nama yang mencerminkan semangat membangun, persatuan dan kesatuan, nama flora atau fauna, dan nama lain yang tidak bertentangan norma sosial dan norma agama.

Kewenangan penamaan fasilitas umum berada pada Pemerintah Daerah, dengan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Warga masyarakat dapat mengusulkan penamaan fasilitas umum kepada Bupati atau DPRD secara tertulis maupun lisan.

","transitional_provisions","1. Fasilitas umum yang telah ada penamaannya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Bupati dapat mengganti nama fasilitas umum yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.\n3. Penamaan fasilitas umum yang telah ada dan tidak sesuai dengan penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n4. Ketentuan mengenai tata cara penggantian nama fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SINJAI REGENCY
NUMBER 32 OF 2012
CONCERNING
NAMING OF PUBLIC FACILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SINJAI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to realize orderly administration and supervision of public facilities, facilitate the public in obtaining information, it is necessary to name public facilities; \n that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Naming of Public Facilities; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the Second Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822); \n Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6df5d81-4aff-42d4-825a-8864a79d44ff","actionData","errors"]