[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6dde0c0-68bb-4278-92c0-95d419d2e2bc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 20 Tahun 2004","number","20","year","2004","published_date","2004-06-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pangkal Pinang","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-IZIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN-LAHAN
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD Tahun 2004 Nomor 33 Seri C Nomor 09
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan
ABSTRAK:	\n \n Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan yang merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah di bidang pertanahan bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hokum dan tertib administrasi pertanahan. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No.24 Thn 1992; UU No.22 Thn 1999; uu nO.25 tHN 1999; UU No.40 Thn 1996; PP No.24 Thn 1997; PP No.25 Thn 2000; PP No.8 Thn 2003; PP No.5 Thn 2001; Keppres No.34 Thn 2003; Perda No.15 Thn 2000; Perda No.04 Thn 2003; Perda No.19 Thn 2004. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang retribusi izin peruntukan penggunaan lahan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 32 Seri C Nomor 08).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang ini mengatur tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di bidang pertanahan. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban administrasi pertanahan. Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan lahan seluas 1 Ha sampai dengan 10 Ha harus memperoleh izin dari Walikota melalui Dinas Pertanahan. Izin ini berlaku selama 5 tahun. Obyek retribusi adalah setiap pemberian Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan kepada orang pribadi atau badan hukum. Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang memperoleh izin peruntukan penggunaan lahan. Retribusi IPPL termasuk jenis retribusi perizinan tertentu. Tingkat pelayanan jasa diukur berdasarkan luas tanah dan peruntukan tanah yang direncanakan. Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas dan rencana peruntukan tanah, dengan tarif retribusi sebesar 5% untuk berbagai jenis peruntukan seperti industri, pariwisata, perumahan, dan lainnya. Besarnya retribusi dihitung dengan rumus R = I x H x L (Retribusi = Indeks/Tarif x Harga Dasar x Luas Lahan). Retribusi terutang dipungut di wilayah Kota Pangkalpinang dan tidak dapat diborongkan. Pemungutan retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Hak penagihan retribusi kedaluarsa setelah 3 tahun, kecuali jika ada tindakan pidana di bidang retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kota Pangkal Pinang No. 2 Tahun 2009 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/26712/perda-kota-pangkal-pinang-no-2-tahun-2009","7e103ddf-5f77-4d95-ad36-5342ae5bf252","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PANGKALPINANG CITY
REGIONAL REGULATION OF PANGKALPINANG CITY
NUMBER: 20 YEAR 2004
CONCERNING
LEVY FOR LAND USE ALLOCATION PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PANGKALPINANG

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that the Levy for Land Use Allocation Permit, which is one of the sources of Regional Original Income in the land sector, aims to ensure the realization of legal certainty and orderly land administration; \n that in order to achieve the objectives as referred to in letter a above, the Levy for Land Use Allocation Permit needs to be regulated and stipulated by a Regional Regulation. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 24 of 1992 concerning Spatial Planning (State Gazette of 1992 Number 115, Supplement to State Gazette Number 3501); \n Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government (State Gazette of 1999 Number: 60, Supplement to State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6dde0c0-68bb-4278-92c0-95d419d2e2bc","actionData","errors"]