Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 11 Tahun 2016

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan di Kabupaten Kolaka Timur. Latar belakangnya adalah bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pelayanan kesehatan, termasuk:

1. Jenis Pelayanan: Pelayanan kesehatan perorangan (rawat jalan, rawat inap, kebidanan) dan pelayanan kesehatan masyarakat (promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA, gizi, pencegahan penyakit, penanganan kegawatdaruratan).
2. Prioritas Pelayanan: Daerah terpencil/terisolir, kelompok rentan (penyandang cacat, ibu hamil/menyusui, bayi/balita, lansia, korban kekerasan seksual/fisik, penderita IMS/HIV/AIDS).
3. Standar Pelayanan: Pemerintah daerah wajib menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
4. Sumber Daya Kesehatan: Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, sarana/prasarana, perbekalan kesehatan, dan pembiayaan kesehatan.
5. Peran Serta Masyarakat: Masyarakat berperan serta dalam penyusunan kebijakan, standar pelayanan, pengawasan, dan evaluasi.

Kewenangan dan Kewajiban:

• Pemerintah daerah bertanggung jawab merencanakan, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pelayanan kesehatan.
• Pemerintah daerah wajib mengalokasikan minimal 10% APBD untuk kesehatan.
• Pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin dan kelompok rentan.

1. Semua Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang terkait, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

1. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pasal 13, Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (5), Pasal 19 ayat (6), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 43 dapat dikenakan sanksi administratif. 2. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (4) huruf b dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6) yang mengakibatkan pasien kehilangan nyawa dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00. 4. Pelanggaran terhadap Pasal 20 dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5. Pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-.