[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6dab104-f276-4e79-ae0f-8aa51c55778b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Bidang Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-07-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur","place_of_enactment","Tirawuta","theme","Pelayanan Publik Bidang Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KESEHATAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2016/ NO. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Publik Bidang Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang berarti bahwa setiap orang menginginkan dirinya dalam keadaan sehat, yaitu keadaan sehat fisik, mental dan sosial yang menyatu dalam kehidupan umat manusia. Dengan demikian pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sehat. Pembangunan kesehatan diselenggarakan melalui otonomi daerah dengan memperhatikan kesetaraan gender, kesetaraan dalam pelayanan bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus serta kesetaraan pelayanan bagi daerah-daerah tertentu antara lain daerah tertinggal dan daerah yang memerlukan perhatian khusus. Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, dipandang perlu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kelompok rentan dan berkebutuhan khusus serta masyarakat yang berada di daerah terpencil daerah yang memerlukan perhatian khusus. Dalam meningkatkan pemerataan layanan kesehatan perlu dilakukan peningkatan dan mutu pelayanan melalui peningkatan sarana, prasarana dan adanya sumberdaya manusia yang memadai dalam melaksanakan pelayanan; \n UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; \r\nUU No. 33 Tahun 2004; UUNo. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 1995; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 33 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; Permenkes No. 702/MENKES/SK/VIII/1993; Permendagri No. 79 Tahun 2007; Permenkes No. 1141/MENKES/PER/VIII/2010; Permenkes No. 2051/MENKES/PER/X/2011; Permenkes No. 6 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Kolaka Timur No. 2 Tahun 2015; Perda Kab. Kolaka Timur No. 3 Tahun 2016\r\n \n Dalam peraturan ini diatur tentang pelayanan public bidang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai asas dan tujuan; penyelenggara pelayanan public kesehatan; ruang lingkup dan prioritas pelayanan; standar pelayanan; pengadaan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan; manajemen mutu dan informasi kesehatan; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; ketentuan sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2016. \n 42 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan di Kabupaten Kolaka Timur. Latar belakangnya adalah bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pelayanan kesehatan, termasuk:

Jenis Pelayanan: Pelayanan kesehatan perorangan (rawat jalan, rawat inap, kebidanan) dan pelayanan kesehatan masyarakat (promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA, gizi, pencegahan penyakit, penanganan kegawatdaruratan).
Prioritas Pelayanan: Daerah terpencil/terisolir, kelompok rentan (penyandang cacat, ibu hamil/menyusui, bayi/balita, lansia, korban kekerasan seksual/fisik, penderita IMS/HIV/AIDS).
Standar Pelayanan: Pemerintah daerah wajib menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
Sumber Daya Kesehatan: Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, sarana/prasarana, perbekalan kesehatan, dan pembiayaan kesehatan.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat berperan serta dalam penyusunan kebijakan, standar pelayanan, pengawasan, dan evaluasi.

Kewenangan dan Kewajiban:

Pemerintah daerah bertanggung jawab merencanakan, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pelayanan kesehatan.
Pemerintah daerah wajib mengalokasikan minimal 10% APBD untuk kesehatan.
Pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin dan kelompok rentan.

","transitional_provisions","1. Semua Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang terkait, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pasal 13, Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (5), Pasal 19 ayat (6), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 43 dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (4) huruf b dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6) yang mengakibatkan pasien kehilangan nyawa dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 20 dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF EAST KOLAKA
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST KOLAKA REGENCY
NUMBER 11 OF 2016
CONCERNING
PUBLIC SERVICE IN THE HEALTH SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT, EAST KOLAKA,

\n\n \n \n

Considering:

that health is a human right which means that everyone wants to be in a healthy condition, namely a state of physical, mental and social health that is integrated in human life, thus the government is obliged to provide health services for the community and guarantee the right of every citizen to live healthy;
that health development is organized through regional autonomy by paying attention to gender equality, equality in services for vulnerable groups and those with special needs, as well as equality of services for certain areas, including disadvantaged areas and areas that require special attention;
that in order to equalize health services, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6dab104-f276-4e79-ae0f-8aa51c55778b","actionData","errors"]