[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6d8ecfc-5d56-4120-a2b8-5ed37176a088","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-08-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung Timur","place_of_enactment","Manggar","theme","Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-ruang
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
ABSTRAK:	\n \n Dengan meningkatnya pembangunan di berbagai bidang, ternyata masih menimbulkan dampak negative terhada lingkungan dari aspek tata ruang berupa berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga perlu menetapkan Peratruan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 63 Tahun 2002; PP No. 34 Tahun 2006; PERDAKAB Beltim No. 13 Tahun 2014; PERDAKAB Beltim No. 2 Tahun 2016; PERDAKAB Beltim No. 3 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang: asas dan tujuan pengelolaan RTH, serta fungsi, jenis RTH, dan kriteria jenis vegetasi. Dalam Perda ini diatur pula mengenai perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian dalam pengelolaan RTH. Perda ini memuat pula ketentuan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2016. \n 17 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Belitung Timur. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mengatasi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan berupa berkurangnya RTH.

Tujuan pengelolaan RTH adalah menyediakan ruang yang cukup untuk konservasi, pengendalian air, pengembangan keanekaragaman hayati, penciptaan iklim mikro, rekreasi, pembatas perkembangan kota, pengamanan sumber daya, penyediaan RTH privat, mitigasi bencana, dan ruang penempatan pertandaan.

Fungsi RTH meliputi pengamanan kawasan lindung, pengendalian pencemaran, perlindungan plasma nutfah, pengendalian tata air, dan sarana estetika kota. Jenis RTH terdiri dari RTH Privat (milik perorangan/institusi) dan RTH Publik (milik dan dikelola Pemerintah Daerah).

Perencanaan RTH merupakan bagian dari RTRW Daerah dengan luasan minimal 30% dari wilayah perkotaan (20% RTH Publik dan 10% RTH Privat). Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku pembangunan. Setiap pemilik bangunan diwajibkan menghijaukan halaman. Pemerintah Daerah menetapkan RTH Privat dan kawasan-kawasan lainnya. Pemanfaatan RTH milik Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan izin yang mencantumkan persyaratan pengendalian dan pelestarian. Pengendalian pelaksanaan RTH memperhatikan KDB dan KDH. Fasilitas umum dan sosial pada kawasan pengembang perumahan wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin pemakaian/pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Orang atau Badan yang memanfaatkan RTH tanpa izin dikenakan sanksi penghentian kegiatan, pengosongan lahan, dan pengembalian kondisi semula.\n2. Pejabat yang memberikan IMB tanpa penyerahan kewajiban pengembang dikenakan sanksi disiplin.\n3. Orang atau badan yang tidak melaksanakan penghijauan dikenakan sanksi pembongkaran bangunan atau denda membangun RTH.\n4. Pengembang yang tidak menyediakan fasilitas umum dan sosial dapat dikenakan sanksi pencabutan rencana tapak/siteplan.\n5. Orang atau Badan yang memanfaatkan RTH menyimpang dari izin, maka izin dicabut.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF EAST BELITUNG
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST BELITUNG REGENCY
NUMBER 7 OF 2016
CONCERNING
MANAGEMENT OF GREEN OPEN SPACE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST BELITUNG,

Considering:

that in order to realize sustainable and environmentally sound development and in order to increase the benefits of development that can be enjoyed by all levels of society, it is necessary to strive for harmony and balance in the environment;
that with the increasing development in various fields, it still has a negative impact on the environment from the spatial planning aspect, in the form of a reduction in green open space that functions to maintain the balance of the ecosystem;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Management of Green Open Space;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6d8ecfc-5d56-4120-a2b8-5ed37176a088","actionData","errors"]