[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6d45dee-a1df-44ed-9080-3f3d320b23be","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN PEMBERDAYAAN\r\nLEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN BANGKA BELITUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-09-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bangka Belitung","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN PEMBERDAYAAN\r\nLEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN BANGKA BELITUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELESTARIAN-ADAT-ISTIADAT-DAN-PEMBERDAYAAN-LEMBAGA-ADAT-MELAYU-KEPULAUAN-BANGKA-BELITUNG
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2012/No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN PEMBERDAYAAN\r\nLEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
ABSTRAK:	\n \n Eksistensi masyarakat adat dengan adat istiadat dan lembaga adat merupakan \r\nelemen dasar Kebhinneka Tunggal Ika sesuai dengan falsafah Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.\r\nAdat istiadat dan lembaga adat merupakan salah satu modal sosial yang dapat \r\ndimanfaatkan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan perlu memberdayakan, mengembangkan adat melestarikan, istiadat dan kelembagaan adat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berbasis desa dan kelurahan. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No.27 Thn 2000; UU No.32 Thn 2004; PP No.72 Thn 2005; PP No.73 Thn 2005; PP No. 79 Thn 2005; PP No.38 Thn 2007; Permendagri No.39 Thn 2007; Permendagri No.52 Thn 2007; Perbermendagri dan menbudper No.42 Thn 2009. \n Dalam peraturan ini membahas tentang pelestarian adat istiadat dan pemberdayaan lembaga adat melayu kepulauan bangka belitung; maksud dan tujuan pelestarian adat istiadat dan pemberdayaan lembaga adat melayu kepulaua bangka belitung;ruang lingkup; metode dan kewenangan pelestarian adat istiadat dan pemberdayaan lembaga adat melayu kepulauan bangka belitung; pembentukan lembaga adat melayu; kedudukan,tugas,fungsi serta wewenang lembaga adat melayu kepulauan bangka belitung; susunan organisasi lembaga adat melayu kepulauan bangka belitung; hak dan kewajiban tokoh-tokoh melayu;proses pelestarian adat istiadat dan pemberdayaan lembaga adat melayu; hubungan dan tata kerja; pembinaan dan pengawasan; pendanaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2012. \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Semua kebijakan daerah yang mengatur tentang pelestarian adat istiadat dan pemberdayaan Lembaga Adat Melayu.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini bertujuan untuk melestarikan adat istiadat dan memberdayakan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Bangka Belitung. Latar belakangnya adalah pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat sebagai bagian dari Kebhinneka Tunggal Ika dan modal sosial dalam pembangunan. Tujuannya adalah menjaga nilai-nilai sosial budaya, mendukung budaya daerah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- Pemberdayaan Pemangku Adat.\n- Pelestarian Nilai Adat Istiadat.\n- Pengembangan Kelembagaan Adat.\n\nPeraturan ini mengatur metode pelestarian adat istiadat dan pemberdayaan Lembaga Adat Melayu melalui revitalisasi organisasi kemasyarakatan adat atau lembaga adat yang ada melalui kebijakan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi berwenang membuat kebijakan lintas Kabupaten/Kota, sementara Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan tersebut dan membuat pengaturan lebih lanjut sesuai potensi adat istiadat setempat. Lembaga Adat Melayu dapat dibentuk secara paralel dengan jenjang pemerintahan dan memiliki tugas menampung aspirasi masyarakat, melestarikan adat istiadat, membina hubungan harmonis dengan pemerintah, memelihara stabilitas, dan menciptakan suasana kebhinekaan.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua kebijakan daerah yang mengatur tentang pelestarian adat istiadat dan pemberdayaan Lembaga Adat Melayu disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
THE PROVINCE OF BANGKA BELITUNG ISLANDS
NUMBER 4 OF 2012
on
PRESERVATION OF CUSTOMS AND EMPOWERMENT
OF BANGKA BELITUNG ISLANDS MALAY CUSTOMARY INSTITUTIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the existence of indigenous people with customs and customary institutions is a basic element of Bhinneka Tunggal Ika in accordance with the Pancasila philosophy in the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that customs and customary institutions are a social capital that can be used to improve the implementation of development, it is necessary to empower, preserve, develop customs and customary institutions in The Province of Bangka Belitung Islands based on villages and sub-districts;
That based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6d45dee-a1df-44ed-9080-3f3d320b23be","actionData","errors"]