[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6cf3deb-09d0-48cb-a7ef-865880632afa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2014","number","16","year","2014","published_date","2014-10-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjar","place_of_enactment","Martapura","theme","Tanggung Jawab Sosial Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2014/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam upaya mewujudkan peningkatan\r\nkesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah\r\nberkewajiban untuk melibatkan semua pihak termasuk\r\nbadan-badan usaha;\r\nbahwa badan-badan usaha sebagai mitra pemerintah\r\ndaerah mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip- prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk\r\nbersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan\r\npemberdayaan masyarakat;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana\r\ntelah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12\r\nTahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun\r\n2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara\r\nNomor Per-05/MBU/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.07/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun\r\n2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun\r\n2008 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011; \n Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang berisi:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tMaksud dan Tujuan;\r\n3.\tAsas dan Prinsip;\r\n4.\tRuang Lingkup;\r\n5.\tProgram dan Bidang Kerja Tsp;\r\n6.\tPenyelenggaraan Tsp;\r\n7.\tPelaksanaan Tsp;\r\n8.\tForum Tsp;\r\n9.\tPembiayaan;\r\n10.\tPembinaan dan Pengawasan;\r\n11.\tPenghargaan dan Sanksi;\r\n12.\tKetentuan Peralihan;\r\n13.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) di Kabupaten Banjar. Latar belakangnya adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelibatan badan usaha sebagai mitra pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip TSP.

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:

Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP.
Mendorong partisipasi perusahaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Memberi arahan kepada perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TSP.
Melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TSP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan daerah.
Mempersiapkan perusahaan dan pemangku kepentingan untuk memenuhi standar internasional.

Ketentuan substansial mencakup:

Program TSP meliputi bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan, kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi, program langsung pada masyarakat, dan pembangunan infrastruktur.
Bidang kerja TSP antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olah raga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, dan pemberdayaan masyarakat adat.
Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan program TSP serta melakukan pembinaan dan pengawasan.
Perusahaan wajib berkoordinasi dengan Forum Komunikasi TSP dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan TSP.

","transitional_provisions","1. Segala usaha/kegiatan yang telah berjalan di Daerah diwajibkan melakukan TSP paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Forum TSP yang sudah terbentuk tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau bentuk sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANJAR
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BANJAR REGENCY
NUMBER 16 OF 2014
CONCERNING
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANJAR,

Considering:

that in an effort to realize the improvement of community welfare, the regional government is obliged to involve all parties including business entities;
that business entities as partners of the regional government have an obligation to implement the principles of Corporate Social Responsibility to jointly empower the community with the regional government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Corporate Social Responsibility;

Remembering:

Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Law Number 3 Emergency of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1953

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6cf3deb-09d0-48cb-a7ef-865880632afa","actionData","errors"]