[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6c96ee7-0e12-4394-872b-920f601ffea2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-03-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Timur","place_of_enactment","Idi Rayeuk","theme","Ketentraman dan Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Ketentraman dan Ketertiban Umum
2020
Qanun NO. 1, LD.2020/NO.1
Qanun TENTANG Ketentraman dan Ketertiban Umum
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 AYAT (1) huruf e Undang-undang `Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beebrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota \n Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 7 Tahun 1956, UU Nomor 24 Tahun 1956, UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2002, UU Nomor 38 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 11 Tahun 2009, UU Nomor 22 Tahun 2009, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2011, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 13 Tahun 2011, UU Nomor 7 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 29 Tahun 1980, PP Nomor 31 Tahun 1980, PP Nomor 27 Tahun 1983, PP Nomor 36 Tahun 2005, PP Nomor 34 Tahun 2006, PP Nomor 79 Tahun 2013, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 16 Tahun 2018, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013, Qanun Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2018; \n Dalam Qanun ini mengatur 58 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, BAB III Tertib Bangunan, BAB IV Tertib PKL, BAB V Tertib Usaha, BAB VI Tertib Reklame, BAB VII Tertib Jalan dan Angkutan Jalan, BAB VIII Tertib Parkir, BAB IX Tertib Sosial, BAB X Tertib Hiburan, BAB XI Tertib Kebersihan dan Keindahan, BAB XII Tertib Pendidikan, BAB XIII Peran Serta Masyarakat, BAB XIV Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum, BAB XV Sanksi Administratif, BAB XVI Penyidikan, BAB XVII Ketentua Pidana, BAB XVIII Ketentuan Perailhan, BAB XIX Ketentuan Lain-lain, BAB XX Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020. \n 41 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Timur yang tenteram dan tertib melalui upaya ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek ketertiban, meliputi:

Tertib bangunan: Melarang pendirian bangunan di ruang milik jalan, sempadan sungai, dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan umum dengan izin Bupati.
Tertib PKL: Mengatur lokasi dan aktivitas pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban umum.
Tertib usaha: Mewajibkan setiap penyelenggara kegiatan usaha memiliki izin, serta mengatur pengelolaan limbah dan produksi/peredaran petasan.
Tertib reklame: Mengatur pemasangan reklame agar memperhatikan keselamatan, keindahan, dan tidak bertentangan dengan norma agama serta peraturan perundang-undangan.
Tertib jalan dan angkutan jalan: Melarang pengaturan lalu lintas tanpa izin, perubahan bentuk jalan tanpa izin, serta mengatur pengangkutan bahan berdebu dan aktivitas pejalan kaki.
Tertib parkir: Mengatur penyelenggaraan parkir umum dan bongkar muat barang.
Tertib sosial: Melarang meminta sumbangan tanpa izin, serta mengatur aktivitas gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.
Tertib hiburan: Mewajibkan izin untuk penyelenggaraan hiburan umum.
Tertib kebersihan dan keindahan: Mewajibkan penjagaan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah.
Tertib pendidikan: Mengatur kewajiban dan larangan bagi peserta didik.

Qanun ini juga mengatur peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, serta pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum oleh Pemerintah Kabupaten.

","transitional_provisions","1. Usaha hiburan umum yang telah beroperasi dan belum memiliki izin, wajib mengurus izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak qanun ini diundangkan.\n2. Dalam hal kegiatan usaha hiburan umum selama belum memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga ketertiban umum dan ketenteraman, dan tidak boleh melanggar syariat Islam serta dalam pengawasan Pemerintah Kabupaten.\n3. Usaha hiburan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditutup dan/atau disegel oleh Pemerintah Kabupaten.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Qanun ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penyegelan/penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, pembongkaran, dan/atau denda administratif.\n2. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu juga dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST ACEH
ACEH PROVINCE
QANUN OF EAST ACEH REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
PUBLIC PEACE AND ORDER

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

REGENT OF EAST ACEH,

\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 12 paragraph (1) letter e of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, public peace, public order and community protection are mandatory affairs of the Regency/City Regional Government;
that in order to realize a peaceful and orderly East Aceh Regency, it is necessary to make efforts to ensure community peace and public order in accordance with the provisions of laws and regulations;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6c96ee7-0e12-4394-872b-920f601ffea2","actionData","errors"]