[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6bcdf51-388c-4bbf-8238-3989f53bfaea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Negeri Administratif","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022","number","10","year","2022","published_date","2022-03-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah","place_of_enactment","Masohi","theme","Negeri Administratif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

NEGERI ADMINISTRATIF
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. No. 2022/224, LL Kab Malteng : 42 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Negeri Administratif
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur desa dan desa adat. Desa disebut dengan istilah Negeri Administratif di Daerah Kabupaten Maluku Tengah merupakan satuan pemerintahan yang diberikan kewenangan unutk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D) sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan, dan perlu ditetapkan pengaturan mengenai Negeri Administratif dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum, penataan negeri administratif, kewenangan negeri administratif, penyelenggaraan pemerintahan negeri administratif, musyawarah negeri administratif, peraturan negeri administratif, keuangan dan aset negeri administratif, pembanguan negeri administratif, Badan Usaha Milik Negeri administratif, kerjasama negeri administratif, lembaga kemasyarakatan negeri administratif, pembinaan dan pengawasan, wilayah negeri administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, hal-hal yang mengatur selain Negeri Administratif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D) dinyatakan masih tetap berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kebutuhan untuk menyesuaikan pengaturan mengenai Negeri Administratif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Penataan Negeri Administratif, termasuk pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status Negeri Administratif menjadi Kelurahan atau sebaliknya.\n2. Kewenangan Negeri Administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.\n3. Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif oleh Pemerintah Negeri Administratif dan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif (BPNA).\n4. Pemilihan, tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Administratif.\n5. Pengaturan mengenai perangkat Negeri Administratif, termasuk Sekretariat Negeri Administratif, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.\n6. Keuangan dan aset Negeri Administratif, termasuk sumber pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset.\n7. Pembangunan Negeri Administratif, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.\n8. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negeri Administratif (BUMNA).\n9. Kerja sama antar-Negeri Administratif/Negeri dan kerja sama dengan pihak ketiga.\n10. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Negeri Administratif.\n11. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.\n12. Penetapan wilayah Negeri Administratif.","transitional_provisions","1. Masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri Administratif, perangkat Pemerintah Negeri Administratif dan BPNA yang ada pada saat ini tetap berlaku sesuai Peraturan Daerah ini.\n2. Negeri Administratif yang ada pada saat ini beralih menjadi Negeri setelah adanya penetapan Negeri berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Negeri.\n3. Negeri yang ada pada saat ini beralih menjadi Negeri Administratif setelah adanya penetapan Negeri berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Negeri.","sanctions","1. Kepala Pemerintah Negeri Administratif yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Kepala Pemerintah Negeri Administratif yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n3. Perangkat Pemerintah Negeri Administratif yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL MALUKU
PROVINCE OF MALUKU
REGIONAL REGULATION OF CENTRAL MALUKU
NUMBER 10 OF 2022
CONCERNING
ADMINISTRATIVE NEGERI

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL MALUKU,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 7, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5495) and its implementing regulations, it has regulated villages and customary villages;
that the Village is referred to as the Administrative Negeri in the Central Maluku Regency Area, which is a government unit that is given the authority to regulate and manage its own government affairs and community interests;
that Central Maluku Regency Regulation Number 1 of 2006 concerning Negeri (Regional Gazette of Central Maluku Regency Year 2006 Number 126 Series D) is no longer in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6bcdf51-388c-4bbf-8238-3989f53bfaea","actionData","errors"]