[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6b9c4a7-b0b0-46a4-92f2-9e6fe0156cc8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-01-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan dengan melalui perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan. \n Dasar hukum: Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Staatsblad 1926 Nomor 226; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Pasal 15 ayat (1) diubah yaitu menjadi Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama usahanya masih berjalan, dan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dihapus;\r\n2.\tKetentuan Pasal 17 diubah, yaitu mengenai tidak berlakunya izin gangguan;\r\n3.\tKetentuan Pasal 26 dihapus.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2016. \n 5 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan. Perubahan tersebut meliputi penghapusan Pasal 15 ayat (2), perubahan pada Pasal 15 ayat (1) yang mengatur bahwa jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama usahanya masih berjalan, perubahan pada Pasal 17 yang mengatur kondisi di mana Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku, serta penghapusan Pasal 26. Latar belakang perubahan ini adalah adanya ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2012 yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan perlunya menindaklanjuti hasil klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TAPIN
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF TAPIN REGENCY
NUMBER 01 OF 2016
ON
AMENDMENT TO
REGIONAL REGULATION OF TAPIN REGENCY
NUMBER 09 OF 2012
ON
NUISANCE PERMIT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAPIN,

\n\n \n \n

Considering:

that the provisions as intended in Article 15 of the Regional Regulation of Tapin Regency Number 09 of 2012 on Nuisance Permit, are contrary to the provisions as intended in Article 15 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 27 of 2009 on Guidelines for Stipulation of Nuisance Permits in the Region, and Article 26 of the Regional Regulation of Tapin Regency Number 09 of 2012 on Nuisance Permit, are contrary to the provisions as intended in Attachment II number 210 of Law Number 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations, so it is necessary to make adjustments and improvements through changes;
that the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6b9c4a7-b0b0-46a4-92f2-9e6fe0156cc8","actionData","errors"]