[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6b8ca4d-ab5b-4957-8e31-c0cf0904d421","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2022","number","9","year","2022","published_date","2022-11-22","effective_date","2022-11-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkalis","place_of_enactment","Bengkalis","theme","Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kerja-Sama-Daerah
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2022/No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi a. kewenangan Daerah, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta dalam rangka optimalisasi potensi Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah, Daerah dapat melakukan Kerja Sama Daerah. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016; Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020; \n Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 33 (tiga puluh tiga) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Subjek Dan Objek Kerja Sama Daerah; KSDD; KSDPK; KSDPL Dan KSDLL; Kelembagaan Kerja Sama Daerah; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Kerja Sama Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, optimalisasi potensi daerah, dan pendapatan asli daerah melalui kerja sama yang efisien dan efektif.

Ketentuan substansial meliputi:

Bentuk Kerja Sama Daerah: Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Luar Negeri (KSDPL), dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL).
Prinsip Kerja Sama Daerah: efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.
Subjek Kerja Sama Daerah: Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang diberi kuasa.
Objek Kerja Sama Daerah: seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, dengan prioritas pada RPJMD dan RKPD.
KSDD: terdiri dari Kerja Sama Wajib (dengan daerah berbatasan untuk urusan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang efisien) dan Kerja Sama Sukarela (dengan daerah berbatasan atau tidak berbatasan untuk urusan yang lebih efektif dan efisien jika dikerjasamakan).
KSDPK: dapat dilakukan dengan perseorangan, badan usaha berbadan hukum, dan organisasi kemasyarakatan. Jenisnya meliputi kerja sama dalam pelayanan publik, pengelolaan aset, investasi, dan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
KSDPL dan KSDLL: meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah, dan objek kerja sama lainnya. Harus memenuhi persyaratan seperti hubungan diplomatik, urusan Pemerintah Daerah, tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri, dan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
Kelembagaan Kerja Sama Daerah: Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dan Sekretariat Kerja Sama untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK. TKKSD bertugas menyiapkan dan mengoordinasikan kerja sama, menyusun pemetaan, memberikan saran, menilai proposal, menyiapkan naskah kesepakatan, dan menyusun laporan. Sekretariat Kerja Sama bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.

","transitional_provisions","1. Kontrak/perjanjian Kerja Sama Daerah yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama.\n2. Kontrak/perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BENGKALIS REGENCY
NUMBER 9 OF 2022
on
IMPLEMENTATION OF REGIONAL COOPERATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BENGKALIS,

Considering / Whereas:

that for the implementation of governmental affairs which is the authority of the Region, to increase the growth and development of the economy and in order to optimize the potential of the Region and increase regional revenue, the Region can carry out Regional Cooperation;
that based on the provisions of Article 363 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on Regional Government states that in order to improve the welfare of the people, the Region may conduct cooperation based on considerations of efficiency and effectiveness of public service and mutually beneficial;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6b8ca4d-ab5b-4957-8e31-c0cf0904d421","actionData","errors"]