[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6b1c27a-3b67-497a-9ea3-aab7e27273a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja badan pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-01-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pamekasan","place_of_enactment","Pamekasan","theme","Organisasi dan tata Kerja badan pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata - kerja
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD No 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan tata Kerja badan pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian,\r\nperikanan dan kehutanan diperlukan sumber daya manusia\r\nyang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial,\r\nkewirausahaan dan organisasi yang mampu melakukan\r\npembinaan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat\r\npetani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya dan\r\npengolah ikan serta menjaga kelestarian lingkungan;\r\nb. bahwa kegiatan penyuluhan sebagai sarana pembelajaran\r\npenting dilakukan, agar para pelaku utama dan pelaku usaha\r\nmemiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola dan\r\nmemanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efesien;\r\nc. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c dan\r\nPasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006\r\ntentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan\r\nKehutanan serta dalam rangka meningkatkan produktifitas,\r\nefektifitas usaha, peningkatan pendapatan, kesejahteraan\r\nserta kesadaran tentang pentingnya pelestarian fungsi\r\nlingkungan hidup bagi pelaku utama dan pelaku usaha di\r\nbidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka\r\ndiperlukan adanya kelembagaan sebagai wadah\r\npenyelengaraan dan pembinaan tenaga penyuluhan; \n Mengingat: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010. \n Materi pokok: Pembentukan, Kedudukan, tugas dan fungsi, Jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, Jabatan Fungsional dan Tata Kerja \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2012 membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) sebagai bagian dari perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BP4K bertugas dalam pelayanan dan fasilitasi penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan BP4K bertujuan untuk meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu melakukan pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Penyuluhan dipandang sebagai sarana pembelajaran penting bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Ketentuan Substansial:

BP4K bertugas menyusun kebijakan dan programa penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, mengelola materi penyuluhan, membina kerjasama, mengembangkan kelembagaan, dan meningkatkan kapasitas penyuluh PNS.
Fungsi BP4K meliputi fasilitasi proses pembelajaran, pemberian akses informasi dan teknologi, peningkatan kemampuan manajerial, pengembangan organisasi ekonomi, analisis masalah, penumbuhan kesadaran lingkungan, dan pelembagaan nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Struktur organisasi BP4K terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat (dengan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian), dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Kepala Badan adalah jabatan eselon II/b, Sekretaris adalah jabatan eselon III/a, dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV/a.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PAMEKASAN REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION
PAMEKASAN REGENCY
NUMBER 7 OF 2012
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF THE IMPLEMENTING AGENCY FOR EXTENSION
AGRICULTURE, FISHERIES, AND FORESTRY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PAMEKASAN,

Considering:

that to further enhance the role of the agriculture, fisheries and forestry sectors, quality and reliable human resources with managerial, entrepreneurial and organizational capabilities are needed to foster improvements in the welfare of farming communities, planters, breeders, fishers, fish farmers and processors, and to maintain environmental sustainability;
that extension activities as a means of learning are important to carry out, so that the main actors and business actors have the knowledge and skills to manage and utilize natural resources effectively and efficiently;
that in accordance with the provisions of Article 8 paragraph (2) letter c and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6b1c27a-3b67-497a-9ea3-aab7e27273a4","actionData","errors"]