[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6ae1a39-7602-4897-ba1b-727189d0bbec","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2013","number","15","year","2013","published_date","2013-10-23","effective_date","2014-02-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Trenggalek","place_of_enactment","Trenggalek","theme","Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 3 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Trenggalek\r\nadalah kawasan hutan sehingga keberadaan hutan di\r\nKabupaten Trenggalek harus memberikan manfaat bagi\r\nmasyarakat Kabupaten Trenggalek dan kelestarian\r\nekosistemnya; bahwa keberadaan Masyarakat Desa Hutan menyebar\r\nhampir di seluruh desa di Kabupaten Trenggalek yaitu\r\ndari 152 (seratus lima puluh dua) desa dan 5 (lima)\r\nkelurahan yang ada di Kabupaten Trenggalek, 123\r\n(seratus dua puluh tiga) desa dan 2 (dua) kelurahan\r\ndiantaranya berbatasan dengan kawasan hutan; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang\r\nKonservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang\r\nKehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.49/Menhut-\r\nII/2008 tentang Hutan Desa sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2\r\nTahun 2009 tentang Pokok–pokok Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah Kabupaten Trenggalek. \n Mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat\r\ndesa hutan, meliputi:\r\na. perlindungan, terdiri atas peningkatan produktivitas,\r\nsinergitas dan jejaring kerja masyarakat desa hutan;\r\nb. pemberdayaan terdiri atas pendidikan, pelatihan dan\r\npenyuluhan kepada masyarakat desa hutan; dan\r\nc. advokasi penguatan kelembagaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2014. \n 49 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, meningkatkan kemampuan masyarakat desa hutan secara partisipatif dan berwawasan lingkungan, menciptakan lapangan kerja, mengoptimalkan fungsi hutan negara dan hutan hak, meminimalisasi konflik pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan, serta menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hasil hutan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, meliputi peningkatan produktivitas, sinergitas dan jejaring kerja masyarakat desa hutan; pemberdayaan yang terdiri atas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa hutan; dan advokasi penguatan kelembagaan.
Arah kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan melalui pola kemitraan, pemanfaatan bersama sumberdaya hutan secara adil dan lestari, mendorong masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan di dalam kawasan hutan secara ilegal, penguatan kelembagaan yang menopang aktivitas masyarakat desa hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan secara lestari, sesuai dengan fungsi pokok kawasan hutan, pencegahan terjadinya gangguan keamanan hutan, dan pembentukan aliansi strategis di antara seluruh pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.
Strategi perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat desa hutan dilaksanakan melalui fasilitasi kemitraan dalam pengelolaan hutan, advokasi dan mediasi, fasilitasi sumber permodalan, fasilitasi pemenuhan sarana produksi, fasilitasi peningkatan infrastruktur di luar kawasan hutan, fasilitasi pemasaran hasil usaha, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

","transitional_provisions","1. Kawasan hutan yang telah diberlakukan sebagai hutan yang dikelola bersama masyarakat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.\n2. Hutan hak yang telah ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dinyatakan tetap berlaku.\n3. Areal kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai tata hutan, pemanfaatan hutan, suaka alam dan pelestarian alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penataan ruang, sumberdaya air, serta konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TRENGGALEK

COPY

REGIONAL REGULATION OF TRENGGALEK REGENCY

NUMBER 15 OF 2013

ABOUT

PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FOREST VILLAGE COMMUNITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TRENGGALEK,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6ae1a39-7602-4897-ba1b-727189d0bbec","actionData","errors"]