[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6ac7322-7845-41f0-a4b0-dfb97534078d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-08-02","effective_date","2018-08-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purworejo","place_of_enactment","Purworejo","theme","Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD No. 6/ 2018 Seri E Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo, setiap perusahaan memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk melaksanakan tanggun jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diperlukan adanya dukungan yang sinergis, selaras dan serasi antara Pemerintah daerah, Perusahaan dan peran serta masyarakat di daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat di daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU no 40 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP no 47 Tahun 2012; Perda Provinsi Jawa Tengah No 2 Tahun 2017; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Peran Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban Perusahaan, Pelaksanaan dan Program TJSLP, Forum Pelaksana TJSLP, Prosedur Pelaksanaan Program TJSLP, Perencanaan, Pelaksanaan dan pelaporan, Penerima TJSLP, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Penyelesaian Sengketa, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2018. \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Purworejo. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, serta melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Tujuannya adalah memberikan batasan yang jelas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, menciptakan penyelenggaraan TJSLP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP, meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar, menciptakan daya saing perusahaan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pendidikan, dan kesehatan, serta menyelaraskan program TJSLP dengan perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah berperan memberikan pemahaman kepada perusahaan, menyampaikan informasi perencanaan pembangunan, merumuskan sinergisitas program, memfasilitasi pembentukan Forum Pelaksana TJSLP (FPTJSLP), menyampaikan program prioritas pembangunan, memberikan penghargaan, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat.

Perusahaan berhak menyusun program TJSLP, menentukan wilayah penerima manfaat, mendapatkan penghargaan, dan berpartisipasi aktif. Perusahaan berkewajiban mengalokasikan anggaran TJSLP, merencanakan dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai prinsip tanggung jawab sosial, mengembangkan kemitraan, melaksanakan kajian dan evaluasi, menyusun laporan, melakukan koordinasi, serta menerima usulan dari masyarakat.

Pelaksana TJSLP adalah perusahaan yang beroperasi di daerah, yang dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. Program TJSLP meliputi bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi, program langsung pada masyarakat, serta program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

FPTJSLP dibentuk untuk memadukan dan menyelaraskan program TJSLP, dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dan bertugas melakukan koordinasi, memberikan rekomendasi, melakukan pengawasan dan evaluasi, serta menjadi mediator sengketa.

Program TJSLP dilaksanakan sesuai prosedur yang ditentukan oleh FPTJSLP, dengan pendekatan partisipatif, kemitraan, dan kesepakatan. Pelaksanaan TJSLP mengacu pada rencana kerja tahunan perusahaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Perusahaan wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada Bupati dan DPRD melalui FPTJSLP.

","transitional_provisions","sanctions","1. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban mengalokasikan anggaran TJSLP, merencanakan dan melaksanakan kegiatan TJSLP, mengembangkan kemitraan, melaksanakan kajian dan evaluasi, menyusun laporan, melakukan koordinasi, serta menerima usulan dari masyarakat dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PURWOREJO
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PURWOREJO REGENCY
NUMBER 6 OF 2018
ON
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURWOREJO,

Considering:

that to improve the welfare of the community and the quality of the environment in Purworejo Regency, every company has a strategic role in contributing to the development and administration of the Regional government;
that to implement corporate social and environmental responsibility, synergistic, harmonious and balanced support between the Regional Government, Companies and the participation of the community in the region is needed;
that based on the provisions of Article 2 of Government Regulation Number 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies, every company has social and environmental responsibility towards the community in the region;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6ac7322-7845-41f0-a4b0-dfb97534078d","actionData","errors"]