[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e699ac21-0841-4d22-8f03-ef79e951ba5e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Bergulir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2014","number","11","year","2014","published_date","2014-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Pengelolaan Dana Bergulir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DANA BERGULIR - pengelolaan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2014/No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Dana Bergulir
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan,\r\npemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan\r\nkesejahteraan para pelaku usaha mikro, kecil, menengah\r\ndan usaha lainnya di daerah, perlu adanya fasilitas\r\nbantuan permodalan dalam bentuk dana bergulir; bahwa untuk meweujudkan penguatan permodalan\r\nmelalui penyaluran dana bergulir kepada masyarakat\r\nsehingga menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh\r\ndan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan\r\npemerataan perekonomian daerah, maka perlu mengatur\r\npengelolaan dana bergulir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\nhuruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Pengelolaan Dana Bergulir; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 ; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, sumber pembiayaan dana bergulir, penerima dana bergulir, pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan dana bergulir, klasifikasi pengembalian dana bergulir, pemulihan dana bergulir, penghapusan dana bergulir, pembinaan dan pengawasan, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014. \n 13 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Bergulir dibentuk dengan maksud untuk menanggulangi kemiskinan, memberdayakan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, serta usaha lainnya di daerah melalui fasilitas bantuan permodalan. Tujuannya adalah mewujudkan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir kepada masyarakat agar menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh, dan mandiri, sehingga mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah.

Peraturan ini mengatur pengelolaan dana bergulir yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan. Dana ini dipinjamkan kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil, menengah, dan kelompok usaha bersama yang memenuhi syarat. Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh PPKD melalui SKPD yang membidangi, yang dapat dilaksanakan dengan pola pengelolaan BLUD. SKPD yang membidangi dapat bekerja sama dengan bank pelaksana dan/atau BLUD dalam penyaluran kredit dan pembayaran kembali.

Penerima dana bergulir harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Dana yang disalurkan dapat disertai dengan agunan. Pengembalian dana dilakukan dengan cara mengangsur, yang terdiri dari pokok angsuran ditambah jasa pinjaman. Jasa pinjaman disetor ke kas umum daerah sebagai penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Klasifikasi pengembalian pinjaman meliputi lancar, kurang lancar, diragukan, macet, dan bermasalah. Pinjaman macet dapat dilakukan usaha pemulihan dengan penjadwalan ulang jika memenuhi syarat tertentu. Pinjaman macet karena peminjam meninggal atau gagal usaha akibat bencana dapat dipindahbukukan dalam pos pinjaman bermasalah.

Dana bergulir dengan klasifikasi bermasalah dapat dilakukan penghapusbukuan dengan syarat tertentu, namun tidak menghapus hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan. Bank pelaksana dan/atau BLUD membuat laporan bulanan kepada SKPD yang membidangi sebagai bahan pengawasan. SKPD yang membidangi wajib melakukan pembinaan, monitoring, dan pengawasan atas pengelolaan dana bergulir serta melaporkan hasilnya kepada Walikota setiap tiga bulan sekali.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, perjanjian kerjasama pengelolaan dana bergulir yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu perjanjian kerjasama.\n2. Untuk perjanjian kerjasama pengelolaan dana bergulir yang masih dalam proses penyusunan agar mengacu ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman dikenakan sanksi administratif berupa denda 2 % (dua persen) dari pokok angsuran yang harus dibayar.\n2. Peminjam dengan klasifikasi pengembalian kurang lancar dan diragukan dikenakan denda dan upaya penagihan.\n3. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program dana bergulir dilakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 11 OF 2014
CONCERNING
MANAGEMENT OF ROLLING FUNDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

Considering:

that in order to alleviate poverty, empower the community's economy and improve the welfare of micro, small, medium enterprises and other businesses in the region, it is necessary to have a capital assistance facility in the form of rolling funds;
that in order to realize the strengthening of capital through the distribution of rolling funds to the community so that they become healthy, resilient and independent economic actors in order to accelerate the growth and equitable distribution of the regional economy, it is necessary to regulate the management of rolling funds;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Management of Rolling

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e699ac21-0841-4d22-8f03-ef79e951ba5e","actionData","errors"]