[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e697d6ba-0a24-46d9-b82a-ee522fd8feda","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014","number","1","year","2014","published_date","2014-01-30","effective_date","2014-02-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sistem-pembangunan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 2014 No.2/TLD No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 maka dalam rangka untuk mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi secara efisien dan efektif, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan untuk menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi serta keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : PAsal 18 ayat 6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; PP No 55 tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 72 Tahun 2005; PP No 73 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 tahun 2006; PP No 40 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 7 tahun 2008; PP No 8 Tahun 2008; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab Wonosobo No 2 Tahun 2008; Perda Kab Wonosobo No 2 Tahun 2011. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.\r\nRuang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri dari :\r\na. RPJPD;\r\nb. RPJMD;\r\nc. Renstra SKPD;\r\nd. RKPD;\r\ne. Renja SKPD; dan\r\nf. Perencanaan Penganggaran Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2014. \n 30 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Wonosobo. Sistem ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah, yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara penyusunan rencana, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan daerah, meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan peran serta masyarakat, menjamin penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakat. Ketentuan substansial mencakup tahapan rencana pembangunan daerah (penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan rencana) untuk RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Pendanaan rencana pembangunan daerah bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Dana Hibah, dan sumber lain yang sah, disusun berdasarkan pendekatan kinerja dengan plafon indikatif.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WONOSOBO
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WONOSOBO REGENCY
NUMBER 1 OF 2014
ABOUT
REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOSOBO,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 8 of 2008, in order to achieve optimal regional development results and to ensure consistency and sustainability of development starting from planning, implementation, control and evaluation efficiently and effectively, as well as optimizing public participation, and to ensure the achievement of integration, synchronization and synergy and linkages between planning, budgeting, implementation and supervision, a regional development planning system is needed which is regulated in a Regional Regulation;
that based on the considerations as stated in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e697d6ba-0a24-46d9-b82a-ee522fd8feda","actionData","errors"]