[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e69261b1-053b-4c7c-ace5-da2ebf29b656","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan","short_title","Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11 Tahun 2025","number","11","year","2025","published_date","2025-12-23","effective_date","2025-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","058c0863-405b-4e0b-aa99-93855f99b68d","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Koperasi","short_name","Permenkop","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e9d83b7e-f210-451c-90dd-5e3efd1b1cc0","Dokumentasi & Informasi Hukum","tags",[],"location","Kementerian Koperasi","place_of_enactment","","theme","Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jdih
2025
Peraturan Menteri Koperasi NO. 11, BN.2025 (1176/12 hlm)
Peraturan Menteri Koperasi TENTANG Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum mengenai perkoperasian serta dokumen dan informasi hukum lain yang lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu membangun tata kelola dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Koperasi yang efektif, terpadu, dan terintegrasi;\r\nb. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi\r\nhukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk dan mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koperasi yang terpadu dan terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum nasional;\r\nc. bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan\r\nMenengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah belum mengakomodir dinamika organisasi dan kebutuhan hukum pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Kementerian Koperasi;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Kementerian Koperasi;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 \r\n \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum kementerian koperasi, tugas dan fungsi, pengelola dokumentasi dan informasi hukum, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koperasi ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat mengenai Koperasi dan Kemenkop. JDIH Kemenkop bertujuan untuk menciptakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu di lingkungan Kemenkop dan terintegrasi dengan Pusat JDIHN, menjamin ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, dan mengembangkan kerja sama yang efektif antara JDIH Kemenkop dengan Pusat JDIHN dan anggota JDIHN melalui pengintegrasian JDIH Kemenkop ke dalam Pusat JDIHN.

Organisasi JDIH Kemenkop terdiri atas pusat JDIH Kemenkop yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Kemenkop melalui Biro yang melaksanakan tugas di bidang hukum, dan anggota JDIH Kemenkop yang terdiri atas Inspektorat, Biro Manajemen Kinerja dan Dukungan Strategis Pimpinan, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Biro Hubungan Masyarakat, Tata Usaha, dan Teknologi Informasi, Biro Umum dan Keuangan, Sekretariat Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan Koperasi, dan Direktur Umum dan Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi. Pusat JDIH Kemenkop bertugas melakukan perumusan kebijakan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, pembinaan, pengembangan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH Kemenkop. Anggota JDIH Kemenkop bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan oleh unit kerja di lingkungan Kemenkop.

JDIH Kemenkop mengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di bidang perkoperasian, termasuk Peraturan Perundang-undangan, peraturan kebijakan, produk hukum dan instrumen hukum, putusan pengadilan, monografi hukum, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan dilakukan secara manual dan elektronik. Dalam upaya pengembangan pengelolaan JDIH Kemenkop, pusat JDIH Kemenkop melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Pusat JDIHN, sesama anggota JDIHN dan pihak lain untuk penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":77},"text","Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah","link","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF COOPERATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2025
on
LEGAL DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK
MINISTRY OF COOPERATIVES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF COOPERATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to provide fulfillment of the community's needs for legal documents and information regarding cooperatives as well as other complete, accurate, easy and fast legal documents and information, it is necessary to build effective, integrated, and integrated governance of documentation and legal information of the Ministry of Cooperatives;
that in order to manage complete, accurate, easy, and fast legal documentation and information as referred to in letter a, it is necessary to form and manage an integrated and integrated Legal Documentation and Information Network of the Ministry of Cooperatives

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e69261b1-053b-4c7c-ace5-da2ebf29b656","actionData","errors"]