[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e68e32be-d85c-4717-82b0-ae8b6dab87f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 42 Tahun 2019","number","42","year","2019","published_date","2019-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah","place_of_enactment","Barabai","theme","Tata Kelola Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata kelola aplikasi
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 42,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Kelola Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:	\n \n bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. dalam sistem pemerintahan daerah akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good govermance; bahwa guna mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan sistem informasi yang ditunjang dengan keberadaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terkelola secara baik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No.28/PER/M.KOMINFO/9/2006; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 \n Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Aplikasi Di Lingkungan Pemerintah Hulu Sungai Tengah, berisi tentang:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Aplikasi;\r\n3. Perencanaan Aplikasi;\r\n6. Realisasi Aplikasi;\r\n7. Pengelolaan Dan Pengoperasian Aplikasi;\r\n8. Pemeliharaan Aplikasi;\r\n9. Monitoring Dan Evaluasi Aplikasi;\r\n10. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan good governance melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Tata kelola aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencakup perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan, monitoring, dan evaluasi aplikasi.

\n\n

Aplikasi dibagi menjadi aplikasi umum berbagi pakai (digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah) dan aplikasi khusus (digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu untuk tugas pokok dan fungsi). Perolehan aplikasi dapat dilakukan dengan membangun sendiri, melakukan adopsi dari K/L/D/I lain, atau bersifat mandatory dari pemerintah pusat.

\n\n

Setiap aplikasi yang dibangun atau dikembangkan harus melalui kajian teknis yang dituangkan dalam SMART Planning, yang memastikan keselarasan dengan RIP TIK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, mempertimbangkan aplikasi mandatory atau sejenis yang dapat diadopsi, memiliki tahapan dan jadwal pelaksanaan, serta pedoman pelaksanaan yang meliputi lingkup pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pengadaan aplikasi dapat dilakukan secara swakelola atau oleh pihak penyedia jasa, mengacu pada dokumen SMART Planning dan SKPL.

\n\n

Realisasi aplikasi dilakukan berdasarkan metodologi pengembangan perangkat lunak yang sesuai. Aplikasi yang diadopsi memerlukan perjanjian kerjasama. Setiap aplikasi harus disertai training, transfer pengetahuan, fitur log penggunaan, dan dokumentasi lengkap. Hak cipta aplikasi yang dibangun sendiri menjadi milik Pemerintah Daerah.

\n\n

Setiap Perangkat Daerah harus memperhatikan keamanan dan keberlangsungan aplikasi, termasuk login sistem, data log pengguna, perubahan password berkala, dan monitoring akses data. Pengoperasian aplikasi mengacu pada SOP yang ditetapkan. Penyimpanan aplikasi dilakukan dalam repositori yang dikelola oleh Perangkat Daerah pengelola TIK. Aplikasi harus memenuhi standar interoperabilitas dan keamanan informasi.

\n\n

Pemeliharaan aplikasi memastikan seluruh sumber daya aplikasi berfungsi optimal. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjamin pemanfaatan aplikasi sesuai pedoman teknis dan standarisasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI TENGAH
REGULATION OF REGENT OF HULU SUNGAI TENGAH
NUMBER 42 OF 2019
CONCERNING
APPLICATION GOVERNANCE
WITHIN THE HULU SUNGAI TENGAH REGENCY GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI TENGAH,

Considering:

that the utilization of Information and Communication Technology in the regional government system will improve the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of the implementation of regional government in order to realize good govermance;
that in order to optimize the performance of the Hulu Sungai Tengah Regency Government apparatus in the context of administering government and providing services to the community, it needs to be supported by an information system that is supported by the existence of a well-managed Information and Communication Technology infrastructure;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e68e32be-d85c-4717-82b0-ae8b6dab87f3","actionData","errors"]