[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e68bbb3c-94dc-4093-9419-44aec72e64f5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2004 tentang PEMBENTUKAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM DAERAH KOTA PONTIANAK","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2004","number","18","year","2004","published_date","2004-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","PEMBENTUKAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM DAERAH KOTA PONTIANAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA RUANG-PEMBENTUKAN KEcamatan
2004
Peraturan Daerah (Perda) NO. 18, LD.2004/NO.45, LL KOTA. PONTIANAK : 9 HAL
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM DAERAH KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kecamatan Kota Pontianak. \n Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 \n KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN; KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI; KEPEGAWAIAN; KETENTUAN LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2004. \n Mencabut Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2001 \n 7 HALAMAN PERATURAN; 1 HALAMAN PENJELASAN & 1 HALAMAN LAMPIRAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2001, tentang Pembentukan Pemerintah Kecamatan Dalam Daerah Kota Pontianak.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menata kembali Pemerintah Kecamatan dalam Daerah Kota Pontianak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan ini membentuk Pemerintah Kecamatan di Kota Pontianak, meliputi Kecamatan Pontianak Utara, Pontianak Selatan, Pontianak Barat, Pontianak Timur, dan Pontianak Kota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota. Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Kecamatan meliputi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan, koordinasi pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan pelayanan masyarakat. Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, seksi-seksi (Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pejabat eselon III dan IV diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.","transitional_provisions","1. Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 masih berlaku sampai dilantiknya Pejabat Struktural menurut Peraturan Daerah yang baru.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[112],{"_113":114,"_115":116},"text","Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2004 PEMBENTUKAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM DAERAH KOTA PONTIANAK","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PONTIANAK CITY GOVERNMENT
PONTIANAK CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 18 OF 2004
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF SUB-DISTRICT GOVERNMENT
WITHIN THE PONTIANAK CITY AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as a substitute for Law Number 22 of 1999, it is deemed necessary to review Regional Regulation Number 5 of 2001 concerning the Establishment of the Pontianak City Sub-district Government;
that based on the considerations referred to in letter (a) above, it is necessary to regulate and stipulate it in a Regional Regulation.

In View of:

Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of 1953 Number 9) as Law (State Gazette of 1959

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e68bbb3c-94dc-4093-9419-44aec72e64f5","actionData","errors"]