For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah

Also known as: UU 12/2013 · UU No. 12 Tahun 2013 · UU Nomor 12 Tahun 2013

Status:
Active
Effective Date:15 Mei 2013Publication Date:11 Mei 2013
Hukum Pemerintahan DaerahOtonomi & Pemerintahan Daerah

Information

TypeUndang-undang (UU)
ThemePembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah
LocationPemerintah Pusat
Effective Date15 Mei 2013
Publication Date11 Mei 2013
Place of EnactmentJakarta

(-)

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan Kabupaten Morowali Utara bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Morowali. Hal ini didorong oleh aspirasi masyarakat dan kebutuhan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah.

Ketentuan Substansial: Kabupaten Morowali Utara dibentuk dari sebagian wilayah Kabupaten Morowali, mencakup sembilan kecamatan. Pembentukan ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penetapan ibu kota di Kolonodale. Pemerintah daerah baru akan mengelola urusan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, diatur pula pembentukan perangkat daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pemilihan umum.

1. Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Penjabat Bupati Morowali Utara menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun anggaran berikutnya. 2. Rancangan Peraturan Bupati Morowali Utara dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah. 3. Sebelum Bupati Morowali Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan peraturan daerah dan Bupati Morowali Utara menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Morowali sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Morowali Utara.

(-)