[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e674a624-0f91-4f45-926a-1b1db3f1bdc5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-07-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kesejahteraan - Ibu dan Anak - Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
2024
Undang-undang (UU) NO. 4, LN 2024 (98), TLN (6923): 24 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
ABSTRAK:	\n \n Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesejahteraan ibu dan anak perlu dikuatkan dengan undang-undang yang khusus mengatur kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Undang-Undang tentang Kesejahteraan lbu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan ini meliputi hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak, data dan informasi, pendanaan, dan partisipasi masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2024. \n Lampiran file: 36 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 24 dan penjelasan hlm 25 sd 36) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan, yang dianggap krusial untuk perkembangan sumber daya manusia yang unggul. Penyelenggaraan kesejahteraan ini dilakukan dengan pendekatan siklus hidup yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hak-hak ibu meliputi pelayanan kesehatan, jaminan gizi, dan perlindungan dari kekerasan. Ibu yang bekerja berhak atas cuti melahirkan dan fasilitas laktasi. Anak berhak atas air susu ibu eksklusif, jaminan gizi, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang. Pemerintah bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesejahteraan ini, serta memastikan partisipasi masyarakat.","transitional_provisions","1. Seluruh program dan kegiatan yang terkait dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya program dan kegiatan. 2. Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.","sanctions","1. Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak menyediakan pelayanan kesehatan dan gizi sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dikenai sanksi administratif. 2. Penyedia fasilitas pelayanan keluarga berencana yang tidak melaksanakan ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2024
on
THE WELFARE OF MOTHERS AND CHILDREN
IN THE FIRST THOUSAND DAYS OF LIFE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas :

that the state guarantees a prosperous life, both physically
and spiritually, for every citizen, so that it can
improve the quality of life and welfare of all
citizens, especially the welfare of mothers and children
as mandated in the 1945 Constitution of
THE REPUBLIC OF INDONESIA;
that the welfare of mothers and children needs to be improved
to create superior human resources and generations
of the nation in the future;
that the development of superior human resources
is highly determined by the fulfillment of rights and needs
basic needs of mothers and children, especially in the phase of the first thousand days
of life;
that the laws and regulations governing
on the welfare of mothers and children needs to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e674a624-0f91-4f45-926a-1b1db3f1bdc5","actionData","errors"]