[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6702dd5-5e7f-47e1-bfb4-59288e327682","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-03-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6fa64ff8-2d61-4fb8-bbc2-308bc8a51c11","Landasan Peraturan Perundangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e9d83b7e-f210-451c-90dd-5e3efd1b1cc0","Dokumentasi & Informasi Hukum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Pembentukan Produk Hukum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan-produk-hukum-daerah
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, \tLD.2025/NOMOR.1 / https://jdih.karanganyarkab.go.id/
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan\r\nbagian dari pembentukan peraturan perundangundangan yang terencana, terpadu dan sistematik dalam mewujudkan tatanan hukum daerah yang berkepastian\r\nhukum dan berkeadilan berlandaskan Pancasila dan\r\nUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1945;\r\nbahwa Pemerintahan Daerah memerlukan produk\r\nhukum daerah yang mengatur tata cara dan metode\r\nstandar dan baku pembentukan produk hukum daerah\r\ndalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan\r\ntugas pembantuan untuk mewujudkan pemerataan\r\nkesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;\r\nbahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian\r\nhukum dalam mengatur tata cara, metode standar dan\r\nbaku pembentukan produk hukum daerah, maka perlu\r\npengaturan pembentukan produk hukum daerah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huru f a, huru f b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan\r\nProduk Hukum Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021. \n Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Bentuk Produk Hukum Daerah, Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Fasilitasi, Evaluasi, Dan Klarifikasi, Nomor Register, Penetapan, Penomoran,\r\nPengundangan, Dan Autentifikasi, Penyebarluasan, Pemantauan Tindak Lanjut Peraturan Daerah, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2025. \n 45 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Karanganyar. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tatanan hukum daerah yang berkepastian hukum dan berkeadilan, serta untuk menyediakan pedoman standar dalam pembentukan produk hukum daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan landasan hukum, pedoman, dan standarisasi dalam pembentukan produk hukum daerah.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial mencakup:

\r\n\r\n

Bentuk Produk Hukum Daerah: Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
Perencanaan: Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang melibatkan DPRD dan Bupati, perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka, dan perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dalam keadaan tertentu.
Penyusunan: Proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang dapat berasal dari DPRD atau Bupati, penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, serta penyelarasan Naskah Akademik.
Pembahasan: Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang melibatkan DPRD dan Bupati, dengan dua tingkat pembicaraan.
Fasilitasi, Evaluasi, dan Klarifikasi: Proses fasilitasi oleh Gubernur, evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tertentu, dan klarifikasi setelah Peraturan Daerah diundangkan.
Nomor Register (Noreg): Pemberian nomor register setelah evaluasi dan fasilitasi.
Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi: Proses penetapan oleh Bupati atau Pimpinan DPRD, penomoran oleh Bagian Hukum atau Sekretaris DPRD, pengundangan dalam lembaran daerah atau berita daerah, dan autentifikasi.
Penyebarluasan: Penyebarluasan Peraturan Daerah kepada masyarakat.
Pemantauan Tindak Lanjut Peraturan Daerah: Pemantauan oleh DPRD terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah.
Peran Serta Masyarakat: Hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah.
Pendanaan: Sumber pendanaan dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.

\r\n","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 113 ayat (1) dikenai sanksi adminstratif berupa teguran lisan dan tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SALINAN
BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu dan sistematik dalam mewujudkan tatanan hukum daerah yang berkepastian hukum dan berkeadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa Pemerintahan Daerah memerlukan produk hukum daerah yang mengatur tata cara dan metode standar dan baku pembentukan produk hukum daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam mengatur tata cara, metode standar dan baku pembentukan produk hukum daerah,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6702dd5-5e7f-47e1-bfb4-59288e327682","actionData","errors"]